Beranda Warganet Wakil Wali Kota menjamin tarif tes PCR di Surabaya turun menjadi Rp...

Wakil Wali Kota menjamin tarif tes PCR di Surabaya turun menjadi Rp 495.000.

Ayo, semua warga saling mengawasi dan melaporkan jika ada yang melampaui peraturan pemerintah.

Surabaya (ANTARA) – Wakil Walikota Surabaya, Jawa Timur, Armuji memastikan angka tes PCR di daerah tersebut turun menjadi Rs 495.000, sesuai surat edaran dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Saya tegaskan harga swab PCR di Surabaya sudah turun sesuai dengan SK Kemenkes,” kata Wakil Walikota Armuji usai mengunjungi laboratorium Parahita di Jalan Darmavangsa dan Swab Drive Thru National Hospital di Jalan Biliton. , Surabaya. Jumat.

Menurut Armuji, sejak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginstruksikan untuk menurunkan harga smear untuk PCR, layanan ini kini setengah harga dari sebelumnya.

Bahkan, lanjutnya, Kementerian Kesehatan telah menetapkan tarif tertinggi untuk penelitian real time polymerase chain reaction (RT-PCR) sebesar Rp 495.000 untuk Jawa Bali dan Rp 525.000 di luar Jawa dan Bali.

Tarif tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Dirjen Bina Pelayanan Kesehatan No. HK.02.02/I/2845/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Untuk Penelitian Transkripsi Polimerase Chain Reaction (RT-PCR).

Armuji mengatakan, semakin terjangkau tarif swab PCR, maka semakin tinggi pula penyajian pengujian di kota Surabaya, sehingga pelacakan dan mitigasi pengendalian infeksi COVID-19 akan semakin terkontrol.

Selain itu, lanjutnya, penurunan jumlah kasus infeksi COVID-19 bisa dipertahankan sehingga Kota Surabaya menjadi zona hijau.

“Meskipun peta risiko untuk Surabaya berada di zona oranye, kami terus meningkatkan pengujian, pelacakan, dan terapi secara teratur. Kebijakan kesehatan sedang dipersiapkan secara matang dan untuk jangka panjang guna mengantisipasi berbagai kemungkinan,” kata Armuji.

Ia menambahkan, kebijakan pengurangan jumlah tes PCR ini disambut baik oleh berbagai pihak dan berharap selain itu, pasokan obat-obatan aman dan dengan harga terjangkau.

“Biar semua warga saling mengawasi dan melapor jika ada yang di luar ketentuan pemerintah,” ujarnya.

Artikel sebelumya5.471 narapidana di Sulawesi Selatan divaksinasi
Artikel berikutnyaKetua DPD mengingatkan pentingnya peran perempuan dalam memperkuat ketahanan keluarga.