Beranda News Wakil Ketua MPR: Negara Bertanggung Jawab atas Pemberantasan Kekerasan Seksual

Wakil Ketua MPR: Negara Bertanggung Jawab atas Pemberantasan Kekerasan Seksual

Jakarta (ANTARA). Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR, berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberantas kejahatan kekerasan seksual di Indonesia, sehingga diperlukan undang-undang dan peraturan yang jelas untuk menghentikan kekerasan seksual.

Ia menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang saat ini masih menunggu di Baleg DPR, merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk mencegah kekerasan seksual di Indonesia.

“Saya berharap proses negosiasi RUU PKS berjalan lancar sehingga bisa segera disahkan menjadi undang-undang tahun ini,” kata Lestari Murdijat atau Reri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, Fraksi Partai NasDem di DPR RI berniat untuk terus mengontrol proses pembahasan RUU tersebut agar segera disahkan menjadi undang-undang.

Lobi di tingkat fraksi harus gencar untuk memastikan pemahaman penuh pasal-pasal yang masih kontroversial, katanya.

“Perbedaan pendapat dan pandangan saat membahas RUU adalah hal yang wajar. Diharapkan ketidaksepakatan ini akan bertemu pada satu titik, daripada mengganggu diskusi kebijakan, ”katanya.

Seorang anggota Dewan Tertinggi Partai NasDem mengakui bahwa fraksi-fraksi di DPR RI telah menyadari pentingnya memiliki undang-undang tentang PCS dan berharap hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan politik untuk pengesahan RUU tersebut. sebagai hukum yang akan diterapkan sebagai hukum positif di Indonesia.

Kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun, katanya, misalnya, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan mencapai level tertinggi pada tahun 2020, yakni ada lebih dari 7000 orang. kasus.

“Sedangkan pada tahun yang sama, jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan mencapai lebih dari 11.000 kasus,” katanya.

Selain itu, kata dia, berdasarkan laporan dari Sistem Informasi Internet untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (Simphony PPA) 2021, hingga 3 Juni 2021 tercatat 3.122 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Artikel sebelumyaPelanggaran CHPKM di Jawa Barat, 564 badan usaha didenda
Artikel berikutnyaHak-hak siswa lapas di Batam harus dihormati