Beranda News Teras Narang: Jangan Persulit Perangkat Desa Melapor

Teras Narang: Jangan Persulit Perangkat Desa Melapor

Karena kami selalu menerima informasi seolah-olah aman. Kami berharap semua kementerian dan departemen yang mengatur desa harus memiliki satu sistem dan satu pintu untuk aplikasi pelaporan.

Kuala Kapuas (ANTARA) – Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengaku sering menerima pengaduan dari perangkat desa, kelurahan, dan pendamping desa di Provinsi Kalimantan Tengah terkait banyak aturan yang harus dipatuhi dalam penyusunan dan pelaporan penggunaan dana desa. dan alokasi dana desa.

“Informasinya perangkat desa harus menggunakan dua aplikasi pelaporan saat menulis laporan, yang justru menimbulkan masalah,” kata Teras Narang saat rehat online di Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kamis.

Desa wajib melapor ke Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan Sistem Informasi Pelaporan Desa (SiPeDe) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi. Permohonan dari kedua kementerian tersebut memiliki tujuan yang sama, hanya formatnya saja yang berbeda.

Ia mengatakan, kondisi ini harus segera disikapi kementerian terkait agar ada keseragaman prosedur dan sistem pelaporan, serta diharapkan tidak mempersulit kerja aparat desa yang saat ini menghadapi banyak tantangan pasca- Pandemi covid19. …

“Karena kami selalu menerima informasi seolah-olah aman. Kami berharap semua kementerian dan departemen yang mengatur desa harus memiliki satu sistem dan satu pintu untuk pengajuan aplikasi, ”tanya Terras.

Senator asal Kalteng itu mengingatkan bahwa hukum diciptakan untuk keadilan, kemudian memberikan kepastian hukum dan yang terpenting menguntungkan semua pihak. Untuk itu, diharapkan perbedaan regulasi dan tanggung jawab ganda untuk akuntabilitas akan menghalangi otoritas pedesaan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

Gubernur Kalteng periode 2005-2015 mengatakan, adanya perbedaan aturan, prosedur, dan sistem pelaporan yang tumpang tindih tidak hanya membingungkan dan menyulitkan, tetapi juga rawan perangkat desa terjerumus ke dalam jerat hukum. Hal ini dikarenakan aparat desa terpaksa membuat laporan yang tidak mudah, tidak cepat dan berbelit-belit.

Ia juga menegaskan akan melaporkan masalah duplikasi aturan di Kemendes PDTT dan Kemendagri. Pasalnya, kedua kementerian tersebut merupakan mitra kerja Komite I DPD RI.

“Jangan sampai banyak aparat desa terjerat hukum hanya karena tumpang tindih aturan pelaporan. Ini akan menjadi masalah serius bagi saya dan akan menjadi perhatian semua pihak terkait,” kata Terras.

Saat rehat online di Kecamatan Pulau, Petak Teras Narang bertemu dengan camat, perwakilan Kapolsek, Danramil, tokoh adat dan masyarakat, pendamping desa di tingkat kecamatan dan lain-lain.

Seorang pendamping desa di Kecamatan Pulau Petak, Citralia, mengatakan, aparat desa sudah lama mengeluhkan tumpang tindih pelaporan dana desa dan alokasi dana desa. Jika Kantor Desa harus melapor ke Kemendes CPDT, Kemendagri dan instansi terkait di tingkat daerah.

Dikatakannya, sejak 2015 menjadi pendamping desa yang ditunjuk Kemendes PDTT untuk memantau dan melaporkan perkembangan atau kemajuan pembangunan di setiap desa. Jika laporan disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa yang dikelola Kemendes PDTT.

“Masalahnya sekarang aparat desa juga diminta melaporkan penggunaan DD dan ADD ke Kemendagri melalui aplikasi. Ini tidak berlaku untuk badan-badan regional. Terakhir, aparatur desa harus banyak melakukan pelaporan. Seharusnya hanya ada satu laporan,” kata Citralia.

Selain melaporkan kekhawatiran, kebijakan DD delapan persen harus disisihkan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Namun, mekanisme kebijakan ini masih belum jelas, dan membingungkan para pembantu desa dan pejabat desa.

“Untuk PPKM (pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial) dan bantuan lainnya sama saja. Aturan yang menjadi dasar perangkat desa masih belum jelas. Jadi sekarang aparat desa benar-benar bingung,” kata Citralia.

Artikel sebelumyaBMKG mengembangkan inovasi teknologi untuk mengurangi risiko kecelakaan
Artikel berikutnyaCagar Alam Padang Sugihan ditanami kembali dengan vegetasi gambut