Beranda News Suharso menegaskan dirinya masih menjadi Ketua Umum PPP.

Suharso menegaskan dirinya masih menjadi Ketua Umum PPP.

Jakarta (ANTARA) – Suharso Monoarfa yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), membenarkan hingga saat ini masih menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga saat ini.

“Saya masih sah sebagai ketua umum dan saya tetap mematuhi semua ketentuan partai AD/ART,” kata Suharso Monoarfa dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebagai Ketua Umum PPP, Suharso mengatakan bahwa dirinya selalu bekerja keras untuk menyatukan setiap elemen partai, mematuhi semua ketentuan dan menyerukan semua pihak untuk terlibat dalam politik dengan cara yang benar dan benar.

Karena itu, kata dia, ada harapan agar tidak ada yang berbuat salah, apalagi menyebut dirinya orang tua. Sebagai senior, Anda harus memberi contoh yang baik.

“Mari kita patuhi aturan, ciptakan suasana damai dan sejuk, patuhi Kemenkum HAM dan KPU,” ujarnya.

Ia mengatakan siapa saja bisa melamar peran sebagai pelaksana tugas (Plt) atau ketua umum PPP. Namun, ini harus sesuai dengan sisi AD/ART.

Selain itu, Suharso mengatakan terbuka terhadap informasi dan kritik yang membangun. Ini demi kemajuan dan peningkatan bersama staf pengajar. Apalagi jika melihat Partai Demokrat pada 2024.

“Saya terbuka untuk partai yang mengakui atau tidak mematuhi aturan, mari kita buka ruang dialog atau tabayoun menanggapi apa yang terjadi di partai politik,” katanya.

Sebagai informasi: Musyawarah Nasional PPP (Mukernas) yang digelar di Serang, Banten, Minggu (9/4) 2022 memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum dan menggantikannya dengan Mohammed Mardiono.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pembingkaian Syafulla Tamlikha menilai pemecatan Suharso Monoarf tidak sah.

Menurut dia, tidak tepat mukernas memberhentikan Suharso dari jabatan ketua umum DPP PPP. Berdasarkan hal itu, dia meyakini Suharso masih menjadi ketua umum yang sah.

Dikatakannya, para mukern menyimpang dari proses yang diatur AD/ART. Tidak ada yang bisa memberhentikan Ketua Umum PPP. Karena hanya ketua umum dan pendiri yang dipilih oleh ketua umum terpilih yang menjadi pengurus DPP PPP.

Artikel sebelumyaAir Supply akan tampil di Jakarta pada Desember 2022.
Artikel berikutnyaPengamat: Calon presiden alternatif harus muncul untuk menghilangkan kebosanan publik