Beranda News Sekjen DPD RI telah mensosialisasikan SOP mikro standar pelayanan

Sekjen DPD RI telah mensosialisasikan SOP mikro standar pelayanan

Jakarta (ANTARA) – Sekretariat Jenderal DPD RI menggelar acara sosialisasi mikro standar operasional prosedur (SOP) melalui Biro Afiliasi dan Organisasi Kepegawaian (JCC).

Kepala Biro OKK Fitriani dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan Bagian Organisasi dan Manajemen pada Rabu 25 Agustus 2021 secara fisik dan virtual di gedung DPD RI.

Fitriani menjelaskan, SOP mikro itu penting karena diturunkan dari SOP makro yang dibuat. Sehingga diharapkan SOP mikro ini dapat dijadikan pedoman teknis dalam bekerja.

“SOP Mikro ini penting karena diturunkan dari SOP makro yang dikembangkan sebelumnya. SOP Mikro digunakan sebagai pedoman teknis untuk bekerja. Ini juga merupakan reformasi manajemen birokrasi di Sekretariat Jenderal DPD RI. kata Fitriani.

Fitriani juga mengatakan bahwa SOP mikro merupakan komponen penting dalam mendukung dan menciptakan manajemen birokrasi reformasi. Khususnya sebagai pedoman teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas penunjang dan pelayanan administrasi, serta dukungan tenaga ahli bagi lembaga DPD RI.

Dalam kesempatan sosialisasi tersebut, seksi Ortala Sekjen DPD RI mengundang dua konsultan yaitu Koko Surya Dharma, Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan Sekretariat Jenderal DPD RI, dan Ahmad Sayuti yang merupakan civitas akademika Universitas Buan Perjuangan. .

Dalam sambutannya, Coco mengingatkan bahwa SOP perlu dimutakhirkan. Pembaruan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikannya mutakhir.

Proses penilaian yang dilakukan secara berkala juga mudah dipahami. Coco menyarankan untuk merevisi dan mengevaluasi SOP minimal setahun sekali.

“Setiap SOP yang berlaku lebih dari dua tahun selalu dievaluasi, DPR sudah melakukan evaluasi, salah satunya dievaluasi oleh dinas kesehatan, pertama karena perubahan struktur dan karena adanya COVID-19 . ,” dia berkata.

Pakar akademik Ahmad Sayuti menjelaskan, SOP lahir sebagai bukti bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah terorganisir. Ia menjelaskan, proses bisnis (Probis) merupakan turunan dari SOP.

SOP diperlukan agar tidak terjadi duplikasi dalam pekerjaan. Sayuchi menambahkan, ada hal lain yang perlu diperhatikan saat menyusun SOP yaitu dasar hukumnya, karena masih ada yang tidak menerapkan dasar hukum pembuatan SOP.

“Dalam penyusunan SOP dasar hukum ini penting, Permenpan RB ini harus dicantumkan terlebih dahulu untuk menjadi dasar pembuatan SOP, selain peringatan, relevansi pelaksanaan SOP penting, misalnya ketika SOP A tidak dilaksanakan, SOP B tidak dapat dilaksanakan, sehingga SOP tersebut saling berhubungan,” ujarnya.

Artikel sebelumyaKapolri memutasi 98 perwira, salah satunya Kapolda Sumsel.
Artikel berikutnyaApeksi Perkenalkan Usulan Jenis Transfer Daerah Untuk RUU HKPD