Beranda Hukum Roman Basvedan Menghargai Kepemimpinan BPK, Bukan Memperjuangkan Karyawan

Roman Basvedan Menghargai Kepemimpinan BPK, Bukan Memperjuangkan Karyawan

Jakarta (ANTARA) – Penyidik ​​Nonaktif PKC Roman Basvedan menilai pimpinan PKC tidak berniat memperjuangkan pegawai usai mengajukan surat keberatan atas Laporan Akhir Hasil Keahlian (LAHP) Ombudsman HAM Republik Indonesia.

“Dapatkah kita memahami bahwa pemimpin PKC jujur ​​ketika mereka mengatakan bahwa mereka benar-benar ingin memperjuangkan kepentingan karyawan PKC agar tidak ada yang terluka, bahwa mereka tertarik untuk melindungi kepentingan karyawan PKC?” Dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat.

Pada Kamis (8 Mei), Wakil Ketua PKC Nurul Gufron mengatakan bahwa PKC telah mengirimkan surat keberatan kepada Ombudsman kepada LAHP, yang berisi kesimpulan tentang maladjustment dalam proses transisi status pegawai PKC ke status negara bagian. Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, 75 dari 1.351 pegawai yang lulus Tes Wawasan Nasional (TWK) dinyatakan tidak berhasil. Selain itu, usai rapat koordinasi, pimpinan PKC mengumumkan bahwa ada 24 orang lagi yang bisa menjadi ASN dengan terlebih dahulu memberikan pelatihan yang disebut Gufron sebagai bentuk kepemimpinan PKC yang memperjuangkan nasib karyawannya.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan ombudsman, jelas banyak masalah, ada masalah serius dengan kejujuran, masalah manipulasi di lembaga antikorupsi tentu sangat memalukan,” kata Roman.

Namun, Roman mengatakan bahwa pimpinan PKC tidak mempersoalkan integritas, seperti yang ditunjukkan oleh temuan Ombudsman.

“Saya melihat pimpinan PKC tidak khawatir, ya sebenarnya ini sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan pembelaan yang disampaikan pimpinan saya percaya itu hanya menghindarinya saja,” tambah Roman.

Roman juga meminta pimpinan PKC untuk mengingat bahwa PKC bukanlah lembaga swasta.

“Saya harap kita semua perlu memahami bahwa KPK itu bukan milik Pak Firli dan kawan-kawan, tapi milik negara, milik masyarakat, dan kita berharap pemberantasan korupsi bisa terus berlanjut. ,” jelas Romi.

Menurut Roman, ketika kejujuran tidak diprioritaskan dan kejujuran diabaikan, timbul masalah yang tidak boleh dianggap enteng.

“Jadi saya berharap temuan ombudsman ini bisa dijadikan kajian yang baik yang melihat bahwa upaya penghapusan dan pelemahan PKC dengan cara ini harus dilihat sebagai masalah serius, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih jelas mengklarifikasi siapa di belakang rakyat. .yang tertarik dengan semua ini,” kata Roman.

Dalam keterangan resminya, Ombudsman RI meminta pimpinan dan sekjen PKC melakukan empat tindakan korektif, yakni pertama, menjelaskan kepada staf PKC tentang implikasi pelaksanaan TWK dan hasilnya berupa surat pernyataan yang sah. dokumen.

Kedua, 75 pegawai yang diumumkan TMS diberi kesempatan untuk berkembang melalui pelatihan formal pemahaman nasional.

Ketiga, hasil TWK menjadi masukan untuk tindakan korektif dan tidak serta merta berujung pada pemutusan hubungan kerja terhadap 75 pegawai.

Keempat, karena administrasi yang tidak adil selama pengembangan Peraturan PDA No. 01 Tahun 2021, proses pelaksanaan TWK dan penetapan hasil TWK, 75 karyawan harus dipindahkan ke status ASN paling lambat 30 Oktober 2021.

Ombudsman juga memberikan empat usulan kepada Presiden Jokovi untuk memperbaiki situasi jika langkah-langkah perbaikan untuk PKC dan Badan Kepegawaian (BKN) tidak diperhitungkan.

Artikel sebelumyaRidwan Kamil menggantikan tiga pejabat Pemprov Jabar
Artikel berikutnyaKapolda Jabar melantik beberapa direktur menjadi Kapolres yang baru