Beranda News Reklame Airlangga menunda penayangan serentak Pilkades Ambon kemarin

Reklame Airlangga menunda penayangan serentak Pilkades Ambon kemarin

Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik terjadi di Indonesia pada Rabu (8/11), mulai dari penjelasan Partai Golkar terkait pemasangan baliho Airlang Hartarto hingga penundaan pemilihan kepala desa serentak di Ambon. , Maluku.

Berikut lima berita politik menarik yang ditangani ANTARA:

1. Golkar: Papan reklame Airlangga Hartarto sebagai upaya sosialisasi capres 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurniya Tanjung mengakui baliho Airlang Hartarto yang dipajang di sejumlah pelosok tanah air merupakan bagian dari sosialisasi capres 2024.

“Awalnya sosialisasi atribut dilakukan secara sporadis oleh kader Golkar di daerah. Namun pemasangan reklame sekarang sudah diatur oleh partai,” kata Ahmad Doli kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Baca lebih lanjut di sini.

2. Bamset: Partai politik adalah fondasi pemerintahan yang baik.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo mengatakan partai politik merupakan fondasi terpenting bagi pemerintahan yang baik.

“Sebagai landasan demokrasi, partai politik merupakan titik tolak terpenting bagi proses membangun administrasi publik yang baik,” kata Bambang Soesatyo dalam podcast “Chat Asyik Bicara Politik dengan Anang Hermansyah,” demikian keterangan yang diterima di Jakarta. : Rabu.

Baca lebih lanjut di sini.

3. Sidang Pilkad Sinkron di Ambon ditunda.

Pemilihan kepala desa (pilkad) serentak di Kota Ambon telah ditunda selama dua bulan ke depan untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Penundaan tersebut sejalan dengan perintah Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang penundaan pelaksanaan Pilkades selama pandemi COVID-19, kata Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag) Sekretariat Kota Ambon Ema. Valiulu, Rabu.

Baca lebih lanjut di sini.

4. MPR: meningkatkan kualitas data, bukan menghilangkan angka kematian PPKM.

Wakil Ketua Republik Rakyat Mongolia Ingushetia Syarief Hasan meminta pemerintah terus meningkatkan kualitas pengolahan data COVID-19, dan tidak menghilangkan angka kematian dalam kebijakan PPKM.

“Kalau masalahnya data kematian tidak dimutakhirkan, kualitas datanya perlu ditingkatkan, bukan berarti data kematian tidak dijadikan indikator dalam menentukan jenjang PPKM,” kata politisi Demokrat itu dalam keterangan tertulis. pernyataan diterima di Jakarta, Rabu.

Baca lebih lanjut di sini.

5. Para ahli menyarankan untuk mengganti sistem multipartai “ekstrim” dengan yang sederhana.

Siti Zuhro, Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengusulkan penggantian sistem multipartai yang “ekstrim” di Indonesia dengan sistem multipartai sederhana.

“Sistem presidensial harus didukung dengan sistem multi partai yang tidak ekstrim, dalam hal ini tidak terlalu banyak partai,” kata Siti Zuhro saat FGD Online Tata Kelola dengan Paradigma Panchasil. , Rabu.

Baca lebih lanjut di sini.

Artikel sebelumyaSutradara wanita mengkritik penghargaan Johnny Depp
Artikel berikutnyaUpacara Penghargaan Emmy akan berlangsung di ruang terbuka