Beranda News Presiden MPR: Pancasila-UUD NRI 1945 Menjamin Ditaatinya Hak Asasi Manusia

Presiden MPR: Pancasila-UUD NRI 1945 Menjamin Ditaatinya Hak Asasi Manusia

Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai Pancasila dan UUD 1945 menjamin tegaknya hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, yakni sila kedua Panchasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. suatu bangsa menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa membedakan kelompok dan individu.

<< Bangsa Indonesia menghormati dan mengakui hak asasi manusia sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain menghormati hak asasi manusia, Pancasila dan UUD 1945 juga menjamin terwujudnya keadilan sosial yang sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa,” kata Bambang Soesatyo atau Bamset seusai mengambil alih kepemimpinan Dewan Komisi Hak Asasi Manusia dan Hukum di Jakarta, Senin, Ulama Indonesia (MUI). Ia mengatakan, kepercayaan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (PBB) Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2020-2022 merupakan bentuk pengakuan global bagi Indonesia. Meski Indonesia serupa dengan pengalaman negara-negara lain di dunia, kata dia, hal itu tidak lepas dari dinamika perlindungan HAM di tanah air. “Sejak Reformasi, penegakan dan penghormatan HAM di Indonesia terus meningkat. Demikian pula tantangan HAM yang dihadapi bangsa Indonesia tidak lagi menghambat penggunaan alat dan senjata untuk mempertahankan kekuasaan,” ujarnya. … Kebebasan sipil juga lebih aman di era reformasi, katanya, dan masyarakat Indonesia tidak lagi takut mengkritik kebijakan pemerintah. Ia mengatakan, pemerintah dan aparat tidak bisa seenaknya membungkam mereka yang “melawan” pemerintah. “Masyarakat Indonesia kini bebas menuntut kehidupan yang sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa,” ujarnya. Bamset mengatakan, sikap negarawan Presiden Joko Widodo yang meminta polisi tidak bertindak reaktif dan berlebihan dalam menanggapi pihak-pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah, menunjukkan bahwa negara menghormati kebebasan sipil warganya. Acara tersebut dihadiri Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia MUI Deding Ishaq, Wakil Ketua Komisi Hak Asasi Manusia dan Hukum Nasution dan Wakil Sekretaris Ketua Komisi Hak Asasi Manusia dan Hukum Rikka Anggreni.

Artikel sebelumyaWapres menerima usul pembentukan Badan Otonomi Khusus Papua.
Artikel berikutnyaWalikota Tanjungbalai M. Syahrial divonis 2 tahun penjara