Beranda Warganet Presiden minta tutup kesenjangan vaksinasi antarwilayah Sumatera Utara

Presiden minta tutup kesenjangan vaksinasi antarwilayah Sumatera Utara

Kesenjangan vaksinasi di Sumatera Utara masih besar. Gubernur, Pangdam dan Kapolda Sumut harus menutup jarak.

Medan (ANTARA) – Presiden RI Joko Widodo meminta Gubernur Sumut Edi Rahmayadi untuk mengintensifkan vaksinasi COVID-19 di beberapa kabupaten/kota berdasarkan data capaian yang rendah.

“Kesenjangan (jarak) vaksinasi antar wilayah Sumut masih besar. Gubernur Sumut, Pangdam dan Kapolda Sumut harus mengatasi hal ini,” kata Presiden di Medan, Kamis.

Hal itu dikatakan Presiden saat memberikan pengarahan pada Forum Hubungan dengan Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sumut di Rumah Gubernur Sumut.

Presiden mengatakan jarak antar kabupaten/kota di Sumut masih terlihat sangat jauh.

Menurut dia, berdasarkan data yang diterima, ada kabupaten/kota di Sumut yang angka vaksinasinya cukup tinggi, atau 82 persen.

Di sisi lain, ada daerah/kota yang serapan vaksinasinya masih sangat rendah, seperti di Nias yang angkanya hanya 7,7 persen.

“Hati-hati, gap vaksinasi di Sumut masih besar. Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Sumut harus menutup jarak,” ujarnya.

Meskipun gagal mencapai angka setinggi 82 persen, setidaknya itu persentase yang hampir sama.

“Tidak masuk akal untuk memvaksinasi di satu daerah tinggi, tetapi di daerah lain masih rendah,” kata Djokovi.

Menurut data, daerah dengan tingkat vaksinasi tertinggi di Sumatera Utara (82 persen) adalah Pakpak Bharat.

Kemudian Samosir 77 persen, Humbang Hasundutan 74 persen dan Medan 45 persen.

Tingkat vaksinasi terendah berada di Nias Selatan sebesar 7,7 persen. Nias Utara 8,3 persen dan Langkat 11,2 persen.

Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan, Pemprov Sumut berupaya memperbanyak jumlah vaksinasi.

Harapannya, target 70 persen penduduk bisa tercapai.

Artikel sebelumyaTubuh Gabriela tidak bisa dievakuasi dari jurang di Kivirok
Artikel berikutnyaEric Tohir memastikan bahwa teroris tidak memiliki tempat di perusahaan milik negara