Beranda News Presiden minta daerah menggunakan anggaran tak terduga untuk menekan inflasi

Presiden minta daerah menggunakan anggaran tak terduga untuk menekan inflasi

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah menggunakan garis anggaran kejutan dalam APBD masing-masing untuk berbagai kebijakan yang diperlukan guna menekan inflasi di daerahnya.

Untuk menjamin perlindungan hukum, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah diperintahkan untuk mengeluarkan peraturan, kata presiden pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022 di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

“Saya sudah perintahkan Mendagri untuk mengeluarkan surat keputusan atau surat edaran bahwa anggaran darurat dapat digunakan untuk mengelola inflasi di daerah,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional 2022 yang disiarkan. live di channel YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Pertimbangan penggunaan anggaran tak terduga untuk kebijakan pengendalian inflasi ditegaskan Presiden Jokowi dalam salah satu kunjungan kerjanya ke Merauke, Aceh.

Presiden mengakui bupati mengeluhkan beras melimpah di daerahnya dengan harga murah sekitar Rp 6.000 per kg, namun daerah lain yang kekurangan beras tidak membawanya ke sana karena biaya transportasi.

“Tapi saya cek harganya 6.000 rupee. Ada daerah lain yang berasnya langka, kenapa tidak mendapatkannya dari Merauke yang masih murah? Soalnya transportasi itu mahal,” kata Presiden Jokowi.

“Kemarin dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri, saya sampaikan bahwa anggaran transportasi seharusnya tidak terduga dan dapat digunakan untuk menutupi biaya transportasi barang yang ada,” katanya.

Menurut Presiden, ini bisa menjadi salah satu langkah untuk memenuhi permintaan dan ketersediaan pasokan guna menekan laju inflasi yang merugikan kelompok pangan, mengingat Indonesia adalah negara yang besar dan besar.

Untuk itu, Presiden meminta seluruh kepala daerah, termasuk bupati, walikota, dan gubernur bekerja sama dengan Kelompok Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Kelompok Pengendalian Inflasi Pusat.

Presiden menegaskan, tim pengendalian inflasi di pusat harus bisa membandingkan kebutuhan dan ketersediaan pasokan kelompok pangan tersebut di daerah.

“Tanyakan di daerah kita apa yang menyebabkan harga naik, apa yang menyebabkan inflasi. Bisa jadi nasi, bisa jadi. Bisa jadi bawang merah, bisa jadi cabai. persediaan beras yang berlimpah, kemudian disambungkan. Itu perlu disambungkan,” kata Presiden.

Presiden meyakini, jika semua pemerintah daerah terus bersinergi dengan tim pengendalian inflasi, akan mampu menekan inflasi hingga di bawah 3%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Valuyo mengatakan laju inflasi Indonesia hingga Juli 2022 mencapai 4,94 persen, di atas batas target 3 persen plus minus 1 persen.

Perry menjelaskan, hal ini terutama disebabkan oleh tingginya inflasi kelompok makanan yang tidak berkelanjutan sebesar 11,47 persen, mengalahkan perkiraan 5-6 persen.

Artikel sebelumyaPresiden Jokowi terus mengingatkan para menteri dan pejabat untuk tidak bekerja standar
Artikel berikutnyaPerayaan Hari Kemerdekaan di KBRI Kuala Lumpur bersama SBY