Beranda News Presiden meminta Pertamina dan PLN menghitung konsekuensi dari setiap penugasan

Presiden meminta Pertamina dan PLN menghitung konsekuensi dari setiap penugasan

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Joko Widodo meminta Pertamina dan PLN selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperhitungkan konsekuensi dari setiap penugasan yang diberikan dan dijalankan secara profesional.

Hal itu disampaikan Presiden dalam arahannya kepada para Komisaris dan Direksi Pertamina dan PLN di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/11), demikian video yang diunggah Sabtu di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

“Kemudian, berkaitan dengan investasi. Saya melihat sebenarnya investasi yang ingin mereka arahkan ke Pertamina dan PLN itu antre, dan jumlahnya banyak, tapi kesulitannya ada di birokrasi kita dan di BUMN kita sendiri. Saya bekerja di lapangan. “Terkadang saya ingin marah karena yang saya tahu, tapi sangat sulit untuk melakukannya,” kata Presiden.

Kepala negara mengatakan bahwa ada hal-hal yang mudah, tetapi sulit dilakukan, dan tidak ada jalan keluar. Menurut Presiden, situasi ini harus lebih ditingkatkan karena profesionalisme anggota komisi dan direksi BUMN.

“Posisi-posisi ini harus lebih ditingkatkan dengan profesionalisme bapak-bapak, saudara-saudara. Setiap tugas harus diperhitungkan sebagai konsekuensi, untuk zloty dari tarif berapa, untuk Pertamina, terutama untuk kelas premium dan jenis elpiji apa, dan ditransmisikan secara transparan dan terbuka, ”jelasnya.

Presiden meminta komisaris dan direksi terkait terbuka dengan angka dan perhitungan yang logis.

“Bicara langsung dengan angka, dengan perhitungan, dengan perhitungan, tapi logis,” jelasnya.

Presiden menegaskan tidak ingin tugas itu dilakukan tanpa verifikasi dan kontrol. Menurutnya, hal ini akan diketahui dalam proses sekuritisasi.

“Karena penunjukannya, saya kira belum diverifikasi, tidak dikontrol. Kalau mau beralih ke sekuritisasi, tahu harganya, mahal, susah sekuritisasi. Apapun alasannya, hanya karena ada komisi yang datang, kita harus menghindarinya. Saya mengambil tindakan, ”kata Presiden.

Ia menegaskan PLN dan Pertamina harus mendukung pengelolaan setiap penunjukan.

“Jangan lagi, jangan” terbawa oleh perjalanan “, jangan bersembunyi di judul tugas, sehingga manajemen tidak efektif, pembelian tidak benar. Ini harus dihindari dengan apa yang disebut apropriasi. Ini kelemahan BUMN, kalau ada tugas jadi tidak profesional. Ada titik lemah, sehingga profesionalisme hilang,” kata Presiden.

Artikel sebelumyaDNR RI mentransfer arsip ke ANRI
Artikel berikutnyaPresiden minta Pertamina dan PLN memberi saran jika butuh dukungan politik