Beranda Warganet Presiden meminta pemerintah daerah menyiapkan bangsal isolasi di permukiman tipe perkotaan dan...

Presiden meminta pemerintah daerah menyiapkan bangsal isolasi di permukiman tipe perkotaan dan rumah sakit darurat.

Jakarta (ANTARA) – Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah menyiapkan zona isolasi terpusat di tingkat Kelurakhan atau kecamatan dan membangun rumah sakit cadangan atau rumah sakit darurat untuk melayani pasien COVID-19.

“Menyiapkan bangsal isolasi, terutama bagi orang-orang dengan gejala ringan. Kalau bisa sampai ke tingkat kelurakhan atau desa, lebih baik seperti itu. Kalau tidak, setidaknya akan ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan, terutama untuk daerah padat penduduk, terutama di kota, ini harus ada, ”kata presiden dalam pengarahannya kepada para pemimpin daerah di seluruh Indonesia, yang disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, dipantau di Jakarta, Senin malam.

Menyiapkan tempat isolasi terpusat untuk pasien COVID-19 dengan gejala ringan atau tanpa gejala merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan di daerah, terutama di daerah padat penduduk, kata Presiden.

Tanpa isolasi terpusat, tingkat penularan COVID-19 di daerah padat penduduk akan semakin tinggi dan meluas, katanya.

“Karena cek lapangan yang saya lakukan di daerah padat penduduk, ada empat orang yang tinggal di rumah berukuran 3 x 3 (meter). Saya kira transfer rate ini akan sangat tinggi jika tidak disiapkan isolasi terpusat di desa, atau paling tidak di kabupaten,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan para gubernur daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit darurat dan darurat. Hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan peningkatan tajam jumlah pasien COVID-19 yang dapat mengakibatkan beban rumah sakit penuh.

“Setidaknya kami punya rencana bagaimana jika rumah sakit itu penuh sesak. Jangan (rumah sakit) penuh sesak, lalu bersiaplah. Ini akan terlambat, ”katanya.

Presiden juga meminta pimpinan daerah rajin turun ke lapangan untuk memantau langsung kondisi di lapangan, terutama terkait ketersediaan obat-obatan dan kecukupan pasokan oksigen. Selain itu, para kepala daerah juga didorong untuk terus memantau tingkat hunian di rumah sakit.

“Saya melihat di beberapa daerah, rumah sakit masih mematok angka 20 atau 30 persen dari kapasitas tempat tidur yang ada. Ini dapat ditingkatkan. Ini bisa 40 persen atau, seperti di DKI Jakarta, hingga 50 (persen) ditargetkan untuk COVID-19 (pasien) “Pemimpin ini perlu tahu berapa banyak dan berapa banyak pasien COVID-19 yang harus disediakan. Jika tidak, rumah sakit akan memiliki BOR yang sangat tinggi, meskipun hanya 20 persen yang digunakan. Banyak yang seperti itu,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokovi juga menyoroti masalah percepatan belanja daerah dan percepatan bansos, khususnya yang terkait dengan bantuan UMKM, dana bansos, dan dana desa. Menurut data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk semua daerah sebesar Rp 13,3 triliun, sementara yang dibelanjakan hanya Rp 2,3 triliun.

“Meskipun kami sangat membutuhkannya saat ini. Orang-orang sangat membutuhkannya. Orang-orang sedang menunggu. Jadi saya minta ini segera dirilis. Laporan saya memiliki anggaran perlindungan sosial sebesar Rs 12,1 triliun. juga hanya 2,3 triliun rupiah. Meskipun orang-orang menunggu ini, ”katanya.

Begitu pula dengan program dana desa yang berjumlah 72 triliun rupiah. Dari jumlah itu, Rp 28 triliun digunakan untuk bantuan langsung tunai desa (BLT). Namun penjualan terdistribusi hanya mencapai Rp 5,6 triliun atau kurang dari 25 persen.

“Ini yang saya minta agar dipercepat. Sekali lagi, dalam lingkungan seperti itu, masyarakat sangat mengharapkan anggaran yang lebih cepat,” ujarnya.

Artikel sebelumyaWapres mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai momen kolaborasi dan solidaritas.
Artikel berikutnyaKotamobagu telah mencapai hasil terbaik sehubungan dengan rekomendasi dari BPK di Sulawesi Utara.