Beranda News Presiden melantik anggota Dewan dan Badan Pelaksana BPH tahun 2022-2027.

Presiden melantik anggota Dewan dan Badan Pelaksana BPH tahun 2022-2027.

JAKARTA (ANTARA) – Presiden Joko Widodo pada Senin di Istana Negara Jakarta melantik anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) periode 2022-2027.

“Demi Allah, saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan menjalankan semua peraturan perundang-undangan dengan sekuat tenaga demi pengabdian saya kepada bangsa dan negara,” kata anggota Dewan. . dan Pimpinan BPKH usai Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Untuk periode 2022-2027, Presiden Jokowi mengangkat tujuh anggota Dewan Pengawas dan tujuh anggota Badan Pelaksana BPH.

“Bahwa dalam melaksanakan tugas saya akan menjaga etika jabatan saya, bekerja dengan kemampuan terbaik saya dan dengan penuh rasa tanggung jawab,” sumpah diucapkan.

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 101 P tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji tertanggal 14 Oktober 2022.

Susunan anggota Dewan Pengawas BPKH periode 2022-2027:
1. Firmansyah N. Nazaroyedin dari unsur pemerintah sebagai ketua dan anggota paruh waktu
2. Denis Suardini dari komunitas sebagai anggota
3. Heru Muara Sediq dari komunitas sebagai anggota
4. M. Daoud Arif Khan dari komunitas sebagai anggota
5. Mulyadi dari komunitas sebagai anggota
6. Kesejahteraan dari elemen masyarakat sebagai anggota
7. Ishfa Abidal Azis dari pemerintah sebagai anggota

Susunan anggota Badan Pelaksana BPH periode 2022-2027:
1. Fadlul Imansia sebagai anggota
2. Indra Gunawan sebagai anggota
3. Arief Mufraini sebagai anggota
4. Asep Riana Jayapravira sebagai kontestan
5. Harry Alexander di line-up
6. Amri Yusuf sebagai anggota
7. Sulistevati sebagai peserta

Sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 31 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Badan Pengawas BPKH terdiri dari tujuh orang dari kalangan profesional, dua dari unsur negara dan lima orang. orang dari masyarakat.

Hingga akhir Juni 2022, BPKH mengelola aset sebesar Rs 167,39 triliun, yaitu sekitar Rs 7 triliun lebih tinggi dari Rs 160,59 triliun pada akhir tahun 2021. Aset terbesar berasal dari dana yang disumbangkan oleh jemaah haji yang mencapai Rs 136,14 triliun pada Juni 2022, naik dari Rs 133,25 triliun pada akhir Desember 2021.

Total aset terdiri dari likuiditas yaitu kas atau setara kas sebesar Rp 35,57 miliar, meningkat Rp 9,25 miliar dibandingkan akhir Desember, sedangkan dana yang ditempatkan di perbankan nasional pada Juni 2021 sebesar Rp 43,44 triliun atau menurun. dibandingkan dengan akhir tahun sebesar Rp 45,64 triliun.

Sementara itu, alokasi aset surat berharga sebesar Rp 112,58 triliun, meningkat Rp 110,91 triliun dibandingkan akhir Desember 2021.

Pembukaan juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhajir Effendi, Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Artikel sebelumyaBaliMakarya diharapkan dapat membantu Bali menjadi pusat perfilman Asia Tenggara.
Artikel berikutnyaKPU Kapuas Hulu temukan lima ASN terdaftar di parpol