Beranda News PPP mewajibkan pelanggaran data nasabah BRI Life diusut tuntas

PPP mewajibkan pelanggaran data nasabah BRI Life diusut tuntas

Jakarta (ANTARA) – PPP meminta pihak terkait bersinergi mengusut tuntas dan transparan kasus pembobolan 2 juta nasabah asuransi jiwa BRI.

Komisioner I DPR RI dan Sekretaris Fraksi PPP MPR RI Muhammad Iqbal, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan PPP kembali menyayangkan 2 juta data nasabah BRI Life bocor dan dijual secara online. Dia menggambarkan peretas atau peretas menyatakan memiliki data 2 juta nasabah BRI Life, 463.000 dokumen dan meminta tebusan US$ 7.000 atau setara dengan Rs 101,5 juta (kurs Rs 14.500 per dolar AS).

“Kenapa terjadi lagi? Kami meminta Cominfo, Departemen Kepolisian Cybercrime, dan Badan Cybercrime dan Cryptocurrency Nasional untuk bekerja sama menyelidiki pelanggaran data secara menyeluruh dan transparan. Pelakunya harus dihukum agar ada efek jera,” tegasnya. Menurut dia, pada kasus sebelumnya, pada Mei 2021 juga terjadi kebocoran data pribadi 279 juta warga Indonesia yang diduga data BPJS Kesehatan.

“Tidak ada laporan yang memadai, kali ini terjadi lagi. Oleh karena itu, kami meminta Kominfo untuk memberikan laporan kepada masyarakat umum mengenai pembobolan data pribadi 279 juta WNI dari BPJS Kesehatan dan pembobolan terbaru 2 juta data nasabah BRI Life,” ujarnya.

Menurut perusahaan cybersecurity Hudson Rock, kebocoran data BRI Life disebabkan oleh komputer milik karyawan BRI dan BRI Life yang disusupi. Mereka mengklaim telah mengidentifikasi beberapa komputer yang dimaksud di dua perusahaan.

Kebocoran data bisa karena kelalaian karyawan, misalnya saat membuka atau menyimpan file. file dari email atau situs yang tidak dikenal atau tidak dapat dipercaya. “Melalui studi kasus ini, PPP mendorong pelatihan untuk mengedukasi pejabat kementerian/lembaga pemerintah bahkan perusahaan milik pemerintah tentang dasar-dasar keamanan dan hal-hal yang harus dan tidak boleh dilakukan ketika bekerja dengan perangkat digital kantor,” katanya.

Selain itu, Muhammad Iqbal menilai perlu penguatan perlindungan untuk menjamin keamanan data kementerian/departemen dan BUMN. Selain dua kasus, kata dia, sejak 2020 sudah ada lima kasus kebocoran data pribadi yang terungkap ke media. Banyaknya kasus menunjukkan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami darurat privasi.

“PPP mendorong pembahasan dan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi. RUU PDP ini sangat penting, terutama karena banyak orang yang terkoneksi dengan berbagai layanan. on line dan aplikasi. Kami meminta DPR dan pemerintah mengesahkan RUU PDP tahun ini,” ujarnya.

Artikel sebelumyaKasau Sebut TNI AU Siap Terus Berkolaborasi Untuk Mencapai Tujuan Vaksinasi
Artikel berikutnyaGMNI dan Polri melakukan vaksinasi terhadap COVID-19