Beranda Hukum Polisi setuju cara membasmi mafia pelabuhan

Polisi setuju cara membasmi mafia pelabuhan

Jakarta (ANTARA) – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyiapkan arahan (jukrah) bagi anggotanya untuk menunaikan kewajiban memberantas mafia pelabuhan yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan negara (korupsi).

Mempersiapkan yukrah untuk Polri dalam menanggapi permintaan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjayitan, yang meminta polisi, PKC, dan Kejaksaan Agung untuk membasmi mafia pelabuhan.

“Saat ini kami sedang menyusun barisan dengan penekanan pada permintaan Menko Maritim dan Investasi,” kata Comen Agus Andrianto, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polri, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Agus mengatakan pihaknya tidak tinggal diam saat menyusun jukrah, menindak mafia pelabuhan dengan melacak aktivitas penipuan yang berujung pada penghematan tinggi di pelabuhan.

Namun, lanjutnya, aksi tersebut digelar setelah perwakilan bisnis menginformasikannya.

“Meskipun ada juga pemantauan aktivitas deteksi penipuan, yang berkontribusi pada ekonomi tinggi di pelabuhan, kemungkinan besar ada laporan dari bisnis yang menemuinya,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjayitan meminta PKC, Polri, dan kejaksaan, bersama kementeriannya, bekerja sama mengatasi duplikasi pelayanan di pelabuhan yang bisa mengarah pada korupsi.

“Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh tim Stranas PK dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, saya mendapat laporan bahwa sistem pelayanan masih tumpang tindih karena sistem Inaportnet ganda serta pelayanan KSOP dan kapal kargo di pelabuhan,” kata Lukhut.

Stranas PK dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018, yang kemudian diperkuat dengan keputusan bersama yang ditandatangani oleh lima kementerian dan lembaga yang membentuk tim nasional Stranas PK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. , Kantor Presiden. , Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri.

Upaya antikorupsi Stranas PK memiliki tiga pilar utama, yaitu perizinan dan pengelolaan komersial, keuangan publik dan reformasi birokrasi serta penegakan hukum.

Artikel sebelumyaPresiden Uji Sirkuit Mandalika di Modifikasi Motor Balap
Artikel berikutnyaDebit air di Danau Sentarum, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Melewati