Beranda Hukum Polisi Natuna menindak penjual telur penyu

Polisi Natuna menindak penjual telur penyu

Natuna (ANTARA) – Polsek Serasan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mengatakan pihaknya akan menindak tegas pelaku penjualan telur penyu di kawasan tersebut.

“Polri akan melakukan pengawasan dan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap individu yang mengganggu ekosistem kelangsungan hidup penyu dan kegiatan perdagangan telur penyu,” kata Kapolres IPTU Serasan A. Malik Mardiansya dalam keterangan pers yang diperoleh di Natuna, Minggu. .

Diketahui, para pelaku kejahatan yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia, di Pulau Serasan, kerap secara terbuka memperdagangkan telur penyu.

Selain melanggar hukum, tindakan tersebut merupakan tindakan yang akan menghambat kelestarian ekosistem laut, ujarnya.

“Penyu merupakan bagian dari ekosistem laut dan satwa yang dilindungi karena terancam punah, perburuan induk penyu dan perdagangan telur penyu sangat dilarang,” kata Malik.

Karena itu, ia bersama pemerintah setempat melakukan sosialisasi pada Jumat (10/7) dengan melepasliarkan 430 bayi penyu di Pantai Sisi, Kecamatan Serasan, Natuna.

“Penyu-penyu telah dilepaskan dari penangkaran yang ada sebagai bagian dari program pemerintah daerah untuk menyelamatkan penyu dari kepunahan atau perburuan liar,” kata Kapolsek.

Sementara itu, Komunitas Eksplorasi Laut Natuna melaporkan bahwa penduduk setempat masih sering menjual telur penyu di daerah tersebut.

“Tidak hanya Natuna, masyarakat Kepulauan Anambas juga menjual telur penyu,” kata Daeng Kambang, ahli ekologi di Natuna Marine Research Community (JBN).

Menurut dia, larangan penjualan telur penyu dan bagian lain dari penyu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1990 dan menyatakan bahwa mereka yang terbukti bersalah memperdagangkan hewan, termasuk telur penyu, diancam hukuman 5 tahun penjara dan denda. sebesar 100 juta rupiah.

“Saya pernah melihat telur penyu dijual bebas kepada penumpang kapal di pelabuhan salah satu kecamatan Natuna, dan itu di depan mata saya, sangat miris, tapi itu terjadi setahun yang lalu,” tambahnya.

Oleh karena itu, kata dia, penting dilakukan kegiatan rutin melahirkan di Natuna sebagai bagian dari upaya pelestarian penyu dan menjaga ekosistem perairan.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam secara ilegal, termasuk telur penyu dan kegiatan lainnya, sudah menjadi hal yang lumrah bagi sebagian masyarakat.

“Makanya perlu pendidikan agar kesadaran tumbuh bersama, memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan,” kata Kambang.

Brigjen Pipit Rismanto, Direktur Bareskrim Bareskrim Polri, mengatakan hal yang sama melalui internet dalam sebuah pernyataan ketika dia berbicara di sebuah seminar untuk wartawan tentang memerangi kejahatan alam di Indonesia yang diselenggarakan oleh NAS. Global Media Agency, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Society of Environmental Journalists of Indonesia (SIEJ), yang mempertemukan puluhan wartawan dari berbagai daerah, Selasa (27 September).

“Faktor budaya dan minimnya pendidikan menyebabkan persepsi atau perpecahan di masyarakat, ada yang percaya bahwa kegiatan pengelolaan sumber daya alam ilegal telah diturunkan dari generasi ke generasi dan merupakan hal yang lumrah,” ujarnya.

Ia juga tidak memungkiri bahwa kebiasaan dan anggapan masyarakat dalam hal ini sudah menjadi hal yang lumrah karena keterlibatan aparat penegak hukum itu sendiri.

“Namun, penindakan tetap dilakukan. Kalau pelakunya warga sipil, orang dari kementerian atau polisi, kasusnya akan disidangkan di peradilan umum, jika melibatkan personel TNI, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait dan akan disidangkan di pengadilan militer,” katanya.

Ia berpendapat bahwa kegiatan eksploitasi sumber daya alam adalah ilegal, karena budaya dianggap dari faktor kebiasaan turun temurun, tergantung pada lingkungan di mana masyarakat itu sendiri tinggal.

Selain itu, pertambangan emas dan Penebangan liar misalnya, penyalahgunaan izin juga sering terjadi di masyarakat.

“Kalau mereka tinggal di hutan, mereka akan menggunakan hutan, kami juga tidak menonjolkan masyarakat, kami menyoroti secara umum ketika kami menarik kesimpulan, ini adalah temuan yang kami kumpulkan, jika ada perbedaan itu, kami melihat itu. itu sah-sah saja, misalnya memangsa emas atau batu bara api kejahatan berbeda, rezimnya berbeda, Penebangan liar Misalnya, dulu pencurian kayu terbuka, tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi informasi, izin dapat digunakan untuk menutupinya, tampaknya ini adalah kegiatan yang tepat, ”katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa faktor budaya menjadi masalah karena tidak ada yang berubah dan perlu adanya edukasi dan pemahaman di masyarakat, sehingga membutuhkan kerjasama semua pihak.

Artikel sebelumyaSebanyak 7.000 pegawai memberikan pengamanan MTQ Nasional XXIX di Kalsel.
Artikel berikutnyaPolres Bangli Bali Beri Pengamanan Perayaan Maulid Nabi