Beranda Hukum Polda Sulbar telah menyerahkan kasus dugaan kerusakan tol laut ke kejaksaan.

Polda Sulbar telah menyerahkan kasus dugaan kerusakan tol laut ke kejaksaan.

Kerugian negara akibat dugaan korupsi kedua tersangka mencapai Rp 4,9 miliar.

Mamuju (ANTARA) – Penyidik ​​Direktorat Khusus Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat (Sulbar) telah merujuk berkas perkara dugaan korupsi terkait subsidi pelayaran atau groundbreaking jalur maritim pangkalan Mamuju di Sulawesi Barat. Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Direktur Tindak Pidana Khusus Combe Polda Sulbar, Paul Agustinus Suprianto, Selasa di Mamuju mengatakan, pihaknya telah menyerahkan berkas perkara dan dua tersangka yakni IER selaku kontraktor resmi dan EH selaku pemasok yang juga Direktur PT Atmosphere Baru Line ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat untuk diadili lebih lanjut.

“Hari ini berkas perkara dan dua tersangka korupsi terkait penggunaan subsidi maritim pertama untuk trayek dasar R-45 ke Mamuju yang diterima dari APBN tahun anggaran 2018 di Kementerian Perhubungan, Ditjen Perhubungan Laut. melalui Unit Organisasi Pelabuhan Mamuju yang dioperasikan oleh PT Atmosfer. Jalur Baru, kami serahkan ke Kejati Sulbar,” kata Agustinus Suprianto.

Dua tersangka, IER sebagai kontraktor EH dan direktur PT Atmosphere Baru Line, ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan tindak pidana korupsi di bawah subsidi pelayaran atau pungutan awal tol laut untuk pangkalan Mamuju pada TA 2018.

Berdasarkan hasil audit BPCP, kerugian negara dari dugaan korupsi kedua tersangka mencapai Rp 4,9 miliar.

Menurut dia, dari pemeriksaan tersebut ditemukan PPK dan pemasok, dalam hal ini PT Atmosphere Baru Line, melakukan adendum kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Pelayanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan, termasuk biaya docking dan mooring fee.

Dalam pelaksanaannya, kata Agustinus Suprianto, dilakukan perubahan kontrak pengoperasian kapal menjadi menggunakan kapal 2.000 GT berdasarkan kontrak semula.

“Pada praktiknya, penyedia menggunakan kapal 1200 GT dan masih menggunakan 2000 GT saat membayar, sehingga audit menemukan ada kelebihan pembayaran karena penggunaan kapal. Tidak memenuhi spesifikasi,” kata Agustinus Suprianto. ..

Dalam perkara ini, kata dia, penyidik ​​KPK menyita barang bukti berupa dokumen DIPA di kantor UPP Mamuju, dokumen kontrak, kelengkapan administrasi/SPM dan SP2D, dokumen kapal komisioning dan dokumen lain terkait pelaksanaan kontrak.

Bukti lainnya, kata dia, berupa uang tunai sebesar Rp 1 miliar yang disita dari pemasok, dan konfirmasi setoran ke kas negara sebesar Rp 348,3 juta.

Kedua tersangka dijerat dengan pasal (1) pasal 2, pasal tambahan 3, pasal tambahan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor. 31 tahun 1999 tentang likuidasi. Tindak Pidana Korupsi juncto bagian 1 pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup atau paling singkat 4 tahun.

Artikel sebelumyaBakamla meningkatkan kualitas Tim Tanggap Khusus
Artikel berikutnyaOmbudsman berencana memanggil kembali Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut