Beranda Warganet PMKM Darurat, Mobilitas Penduduk Zhabodetabek Anjlok

PMKM Darurat, Mobilitas Penduduk Zhabodetabek Anjlok

Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan mobilitas penduduk di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) turun drastis akibat pemberlakuan Pembatasan Darurat Kegiatan Masyarakat (PSK). PPKM) mulai 3 Juli 2021.

“Di Jabodetabek terjadi penurunan mobilitas penduduk yang tajam setelah diberlakukannya PPKM Darurat. Jika melihat detailnya di Google Mobility Report, penurunan terbesar terjadi pada mobilitas ke tempat kerja, ke tempat umum dan ke stasiun,” kata Vicu. konferensi pers online di Jakarta, Kamis.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah melakukan tindakan preventif untuk menekan penyebaran Covid-19.

“Yang terpenting kantor sektor non vital harus mematuhi aturan PPKM dalam keadaan darurat, memberlakukan 100 persen WFH (Work from Home) bagi karyawannya, kami tidak ingin ada penularan di kantor sehingga karyawan membawa virus ke kantor. rumahnya dan meningkatkan potensi klaster keluarga,” tambah Vic.

Namun, menurut Wiku, PPKM darurat harus dibarengi dengan penerapan PPKM mikro yang lebih ketat, terutama di provinsi di luar Jawa Bali.

Selain itu, ada provinsi di luar Jawa dan Bali yang tingkat hunian tempat tidur rumah sakit melebihi 60 persen, yaitu Provinsi Lampung (81 persen), Kepulauan Riau (77 persen), Kalimantan Timur (74 persen), Papua Barat (73 persen). Kalimantan Barat (70 persen), Sumatera Selatan (69 persen), Bengkulu (66 persen) dan Sumatera Barat (65 persen).

Selain itu, pemerintah juga memutuskan ada 43 kabupaten/kota di luar Jawa dan Bali berstatus Tier 4 untuk memperketat PPKM mikro.

“Tingkat 4 adalah daerah/kota dengan lebih dari 150 kasus per 100 ribu penduduk, lebih dari 30 orang yang berobat per 100 ribu penduduk, dan lebih dari 5 kematian per 100 ribu penduduk akibat pengetatan PPKM mikro,” tambah Vick.

Berikut rincian 43 Kabupaten/Kota tersebut:

1. Ada 18 Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera :
Kota Banda Aceh, Kota Medan, Kota Sibolga, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Lubuk Linggau, Kota Palembang, Kota Jambi, Bintan, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Natuna, Kota Pekanbaru, Bandar -Kota Lampung dan Kota Metro

2. Terdapat 9 Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan yaitu :
Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangkaraya, Lamandau, Sukamara, Berau, Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Bulungan

3. Total ada 3 kabupaten/kota di pulau Nusa Tenggara yaitu kota Mataram, Lembata dan Nagekeo.

4. Total ada 4 kabupaten/kota di Pulau Sulawesi yaitu Kota Palu, Kota Kendari, Kota Manado dan Kota Tomohon.

5. Hanya ada 2 kabupaten/kota di Kepulauan Maluku, yaitu Aru dan Kota Ambon.

6. Sebanyak 7 Kabupaten/Kota di Pulau Papua yaitu Bowen Digoel, Kota Jayapura, Fakfak, Kota Sorong, Manokwari, Teluk Bintuni dan Teluk Vondama.

“Di bidang-bidang yang disebutkan di atas, mereka berkewajiban untuk secara bersamaan memperkuat upaya ‘test, track, treat’, memperkuat aksi publik di sektor sosial ekonomi dan menerapkan skenario kontrol tingkat masyarakat untuk menyesuaikan zonasi Tajikistan,” kata Vicu.

Ada 8 aturan untuk 43 kecamatan, yaitu:

1. Penerapan 75% WFH untuk sektor perkantoran dan 25% WFO.
2. Proses belajar mengajar dilakukan secara online.
3. Sektor utama beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasi, bandwidth, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.
4. Aktivitas restoran maksimal 25 persen dan pengiriman masih diperbolehkan hingga pukul 20.00 waktu setempat.
5. Acara di pusat perbelanjaan hanya berlangsung sampai jam 5 sore dengan jumlah pengunjung maksimal 25 persen.
6. Pekerjaan konstruksi dapat bekerja 100% dengan tunduk pada aturan perlindungan kesehatan yang ketat.
7. Pelayanan di rumah ibadah, tempat umum atau tempat umum, serta acara budaya dan seni, pertemuan, seminar, pertemuan offline dibatalkan dan ditutup sementara.
8. Di angkutan umum, pemerintah daerah mengatur kapasitas, jam buka dan peraturan kesehatan yang ketat.

Artikel sebelumyaKasus Banguntapan COVID-19 Mempengaruhi Pelacakan Kontak Dekat
Artikel berikutnyaBPPT: Rekayasa Meteorologi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Berlangsung 15 Hari