Beranda News PKT Jabar buka pos pengaduan pencatutan partai politik

PKT Jabar buka pos pengaduan pencatutan partai politik

Bandung (ANTARA) –

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat (Jabar) membuka titik pengaduan di setiap cabang KPU di tingkat kabupaten/kota sebagai tanggapan atas ditemukannya dugaan spekulasi nama warga oleh partai politik yang sebelumnya terdaftar di KPU. pemilihan umum tahun 2024.
“Hanya dalam hasil yang disebutkan namanya. Orang yang bergabung dengan partai politik, meskipun bukan anggota partai politik. Nama mereka telah digunakan. Makanya kami buka posko pengaduan,” kata Rifki Ali Mubarok, Ketua Umum Partai Komunis Jawa Barat. , di Kota Bandung, Kamis.
Jika ada warga yang namanya dipakai parpol, meski bukan anggota/pimpinan parpol, kata Rifki, silakan ajukan pengaduan di Bagian Pengaduan.

“Agar namanya dihapus, tolong laporkan ini ke pos komando. Ini yang menjadi aduan di KPU kabupaten/kota,” kata Rifki.
Ia mencontohkan bagaimana Komisi Pemilihan Umum (CPU) kota Cimakha menerima laporan nama-nama warga kota Cimakhi yang digunakan oleh partai politik, salah satu warga yang namanya dikutip adalah anggota DPR. TNI.
“Seperti kasus kota Chimahi, ada anggota TNI yang namanya ternyata anggota partai, meski bukan anggota partai politik. Jika tidak dicabut, maka akan dikenakan sanksi,” ujarnya. .
Ia mengatakan, verifikasi anggota parpol tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi aktual parpol yang maju pada Pilkada 2024 oleh KPU Jabar yang akan dimulai pada 15 Oktober 2024.
“Untuk pimpinan parpol, verifikasi akan dimulai pada 15 Oktober hingga 17 Oktober 2022,” ujarnya.
Tetap berkontribusi
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengingatkan seluruh pemangku kepentingan perlunya menjaga kondisi Jabar yang kondusif di Pilkada 2024 yang tahapannya sudah dimulai dari sekarang.

Diawali dengan sosialisasi dan edukasi tentang pemilu dan pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam menyukseskan Partai Demokrat yang sudah berusia lima tahun.

Maka diperlukan kematangan politik agar pemilu tetap berlangsung damai meski dengan berbagai keputusan.

Gubernur meminta Komisi Pemilihan Umum (CPU) menyiapkan semua regulasi agar semua tahapan pemilu berjalan sesuai aturan dan tidak ada tuntutan hukum di kemudian hari.
Secara khusus, kata gubernur, aturan pencalonan kepala daerah dan wakil legislatif harus benar-benar selektif.
Sehingga masyarakat yang ingin mencalonkan diri tidak asal-asalan melakukan persyaratan administrasi.
Gubernur Ridwan Kamil juga berpesan kepada KPU Jabar untuk memikirkan pilkada, terus meningkatkan implementasi dalam hal pemotongan anggaran juga.
“Suatu hari demokrasi ini akan menjadi pilihan yang diterima oleh rakyat dan akan membawa kemajuan luar biasa dalam kualitas dan pengembangan kepemimpinan,” kata Ridwan Kamil, menutup konferensi sosialisasi regulasi dan pemantapan provinsi dan kabupaten/kota. CPA di Jawa Barat di Kota Bandung. .

Artikel sebelumyaUP perkuat peran Pancasila dalam persaingan global
Artikel berikutnyaHasto sebut Presiden Jokowi butuh menteri yang setia dan tegas