Beranda Hukum PKC Terima 345 Juta Rupee Selama OTT di Hulu Sungai Utara

PKC Terima 345 Juta Rupee Selama OTT di Hulu Sungai Utara

Barang bukti yang dikumpulkan kini berupa berbagai dokumen dan uang senilai Rp 345 juta.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima berbagai dokumen dan uang senilai Rp 345 juta dalam Operasi Genggam Tangan (OTT) di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Rabu (15 September).

“Barang bukti yang telah dikumpulkan meliputi berbagai dokumen dan uang senilai 345 juta rupee,” kata Wakil Ketua PKC Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung PKC di Jakarta pada hari Kamis.

Alex menjelaskan kepada OTT, tim PKC menangkap total tujuh orang pada Rabu (15 September), yakni Maliki (MK) selaku Pj Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PURPP). Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta Penanggung Jawab Komitmen (PPK) dan Administrasi Pengguna Anggaran (KPA), Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas, Facciadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Selain itu, Khairiya (KI) selaku PPTK PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, Latief (LI) sebagai mantan Asisten Bupati Hulu Sungai Utara, Kepala Seksi Pelayanan PUPRP Hulu Sungai Utara Utara, Marwoto (MW) dan Mujib (MJ). ) sebagai orang kepercayaan Marhaini dan Fakhriadi.

Dalam kronologi penangkapan, Alex mengatakan, Rabu (15/9), tim PKC menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan penerimaan sejumlah uang oleh pejabat pemerintah, yang diduga disiapkan dan diserahkan kepada Marhaini dan Fakhriadi.

“Kemudian tim PKC bergerak dan mengikuti MJ (Mujib) yang mengambil 170 juta rupiah dari sebuah bank di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan langsung membawa mereka ke kediaman M.K. (Maliki), ”kata Alex.

Setelah Maliki menerima uang, tim PKC menangkap Maliki dan menemukan 175 juta rupee dari pihak lain, bersama dengan beberapa dokumen proyek.

Selain itu, kelompok PKC juga menangkap Marhaini dan Fakhriadi di rumahnya.

“Semua pihak yang ditangkap kemudian dibawa ke Polsek Hulu Sungai Utara untuk dimintai keterangan kemudian dibawa ke gedung PKC Merah Putih untuk penyelidikan lebih lanjut,” kata Alex.

Setelah mengumpulkan berbagai informasi mengenai dugaan korupsi tersebut, PKC melakukan penyelidikan dan kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup, PKC mengangkat kasus tersebut ke tahap penyidikan, dengan menetapkan tersangka yaitu Marhaini dan Fakhriadi sebagai pelapor dan Maliki sebagai pelapor. penerima.

Sebagai pemasok, Marhaini dan Fakhriadi diduga melanggar pasal 5 ayat (1), huruf a, pasal 5 (1), huruf b, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo pasal 65 KUHP.

Sedangkan Maliki, sebagai penerima, diduga melanggar pasal 12 ayat (a), pasal 12, ayat (b) atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan. tindak pidana korupsi kombinasi c Pasal 64 KUHP jo Pasal 65 KUHP.

Artikel sebelumyaPKC telah menunjuk Pj tersangka kepala PU Hulu Sungai Utaru
Artikel berikutnyaMenteri Dalam Negeri memperingatkan otoritas lokal terhadap konflik kepentingan.