Beranda Hukum PKC Panggil 12 Saksi Kasus Bupati Hulu Sungai Utara

PKC Panggil 12 Saksi Kasus Bupati Hulu Sungai Utara

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu memanggil 12 saksi untuk memeriksa kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada tahun anggaran 2021-2022.

“Hari ini, saksi memeriksa kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tahun 2021-2022 terhadap tersangka AW (Abdul Wahid/Bupati Hulu Sungai Utara). Survei dilakukan oleh polisi di Kabupaten Hulu Sungai Utara,” kata Juru Bicara PKT Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dua belas saksi dipanggil, yakni Suleiman selaku kontraktor/pemilik CV Berkat Mulia, Devi Septiani selaku kepala bagian personalia RS Pambala, Ratna Devi Yanti selaku konsultan pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi Banjang. DIR desa Karias dalam Tontonan Banjang, mantan Pj Kepala BKPP Kabupaten Hulu Sungai Utara, Heru Vahyuni ​​dan Devi Unianti sebagai dokter di RS Pambala Amuntai.

Kemudian Yuli Hertavan dari Dinas Pertanian, Handy Rizali dari Inspeksi, Muhammad Yusri dari BKD, Muhammad Rafik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Jumadi dari Satpol PP, Danu Photohena dari Dinas Kesehatan dan Wahyu Dani selaku penanggung jawab PT Haida Sari, PT Sarana Bina Bersama, PT Harapan Chipta, CV Analisis dan CV Ferin.

PKC telah menetapkan Abdul Wahid sebagai tersangka dalam kasus suap dan kompensasi.

Penetapan Abdul Wahid sebagai tersangka merupakan perpanjangan dari kasus Maliki (MK) yang dijerat sebagai Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pelayanan Pertanahan Hulu Sungai Utara Utara (PURPP), Marhaini (MRH) dari pihak swasta/Direktur CV Hanamas dan Fahriadi (FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Abdul Wahid menerima komitmen ekuitas dari Maliki, yakni Marhaini dan Fachriadi, sekitar Rp 500 juta.

Selain melakukan mediasi terhadap Maliki, Abdul Wahid juga diduga mendapatkan komitmen dari beberapa proyek lain melalui mediasi beberapa pihak di kantor PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, yakni pada 2019 sekitar Rp 4,6 miliar, tahun 2020 sekitar 12 rupee. miliar, dan pada 2021 – sekitar 1,8 miliar rupee.

Selain itu, selama proses penyidikan, tim penyidik ​​menyita sejumlah uang tunai dalam rupiah, maupun dalam mata uang asing, yang masih dihitung.

Sehubungan dengan perbuatannya, Abdul Wahid disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 20 tahun 2001… perserikatan rahasia Bagian (1) Pasal 55 KUHP Ke-1 g. Pasal 64 KUHP g. Pasal 65 KUHP.

Artikel sebelumyaFunkymonkey akan debut melalui single "tinggalkan"
Artikel berikutnyaPolri gelar kompetisi seremonial Piala HAM Kapolri