Beranda Hukum PKC Minta Informasi dari Juliari Batubar Terkait Perkembangan Kasus Bantuan Sosial

PKC Minta Informasi dari Juliari Batubar Terkait Perkembangan Kasus Bantuan Sosial

Saat kasus Juliari mengemuka, Fraksi PDIP menyerahkan Ihsan Yunus ke Komisi II DPR RI.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan mantan Menteri Sosial Giuliari Peter Batubar terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pemberian bantuan sosial (banso).

“Benar bahwa hari ini penyidik ​​PKC meminta keterangan dan klarifikasi dari Juliari P. Batubar terkait penyidikan yang sedang dilakukan PKC,” kata Plt. Juru bicara PKC Ali Fikri dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada hari Jumat.

Ali mengatakan, saat ini PKC sedang mengembangkan penyidikan atas dugaan korupsi pemberian bantuan sosial di Kementerian Sosial (Kemenos), mencari informasi dari beberapa pihak terkait lainnya.

“PKC saat ini sedang mengembangkan dan mengungkap dugaan korupsi pengadaan barang/jasa terkait bantuan sosial dari Kementerian Sosial melalui penyelidikan terbuka, mencari informasi dari beberapa pihak terkait,” katanya.

Menurutnya, PKC juga menjamin penyidikan kasus tersebut akan dilanjutkan dan perkembangan penyidikan akan dilaporkan kembali.

Sebelumnya, PKC juga menyebutkan bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan Giuliari dapat dijadikan titik tolak untuk mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus bansos.

“Berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa Juliari P. Batubara dan kawan-kawan bisa dijadikan pintu pembuka untuk membuka pihak-pihak yang dicurigai,” kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8 Mei). …

Giuliari sebelumnya didakwa 11 tahun penjara ditambah denda 500 juta rupee, ditambah 6 bulan penjara. Selain hukuman badan, Giuliari juga harus membayar ganti rugi negara sebesar Rs 14.597.450.000 selama 2 tahun penjara dan diskualifikasi dari pemilihan jabatan publik selama 4 tahun setelah Giuliari mengakhiri masa jabatannya. proposisi utamanya.

Jaksa PKC meyakini Juliari menerima suap sebesar Rs 32,482 miliar dari 109 perusahaan bantuan sosial COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Dalam surat tuntutannya, kuasa hukum PKC menyatakan Juliari membagi total kuota yang dialokasikan untuk 1,9 juta paket bantuan sembako menjadi beberapa kelompok, yaitu kuota 1 juta parsel untuk kelompok Herman Heri/Ivo Wongkaren, kuota 400.000 parsel. untuk grup Ihsan Yunus / Iman Ikram / Yogasmara – kuota 300.000 paket untuk keperluan community development dan kuota 200.000 paket untuk Giuliari sendiri.

Herman Heri dan Ihsan Yunus adalah politisi dari PDI-P, partai Juliari. Herman Heri saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR yang menjadi mitra Komisi Pemberantasan Korupsi (BPK) di bidang hukum.

PKC juga meminta keterangan dari Herman Heri terkait penyidikan kasus bansos pada 30 April 2021.

Sementara itu, Ihsan Yunus tercatat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR bekerjasama dengan Kementerian Sosial. Saat kasus Juliari mengemuka, Fraksi PDIP menyerahkan Ihsan Yunus ke Komisi II DPR RI.

Artikel sebelumyaPara ahli memperingatkan Partai Komunis Ukraina tentang kepercayaan publik
Artikel berikutnyaSatu orang tewas dalam kebakaran di SPBU Pangkep.