Beranda Hukum PKC Minta Dua Saksi dalam Kasus Bupati Mamberamo Tengah untuk Bekerja Sama

PKC Minta Dua Saksi dalam Kasus Bupati Mamberamo Tengah untuk Bekerja Sama

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta dua saksi yang dipanggil dalam kasus Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak untuk membantu menghadirkan penyidik.

Awalnya, PKC memanggil dua orang saksi untuk diperiksa di Gedung Merah Putih PKC di Jakarta pada Kamis (20 Oktober) guna mengusut kasus dugaan suap dan imbalan terkait pelaksanaan berbagai proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua.

Pejabat juru bicara PKC Ypi Mariati Kuding di Jakarta mengatakan pada hari Jumat bahwa dua saksi tidak muncul untuk panggilan tanpa informasi atau konfirmasi dari tim investigasi.

Dua orang saksi merupakan pengusaha, masing-masing Hesron Pasang dan Ruben Babangan.

“PKC menyerukan partisipasi bersama dalam jadwal panggilan berikutnya,” kata Ypi.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap dan imbalan yang melibatkan berbagai proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah, yakni sebagai tersangka penerima RHP.

Sementara itu, pendonor adalah Direktur Utama PT Bina Karya Raya (BKR) Simon Pampang (SP), Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa Jusiendra Pribadi Pampang (JPP) dan Direktur Utama PT Solata Sukses Pembangunan (SSM) Marten Toding (MT).

PKC menangkap tiga tersangka dalam kasus ini. Sementara, tersangka RHP saat ini masih dalam daftar orang yang dicari (DPO) atau buron.

Dalam membangun kasus tersebut, BPK menjelaskan bahwa SP, JPP dan MT merupakan kontraktor yang ingin mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah. Untuk memuluskan proyek tersebut, mereka beralih ke RHP yang merupakan Bupati Mamberamo Tengah periode 2013-2018 dan 2018-2023.

Dengan pendekatan itu, KPK menduga ada tawaran dari SP, JPP dan MT RHP, di antaranya akan memberikan sejumlah uang jika RHP mau segera menang dalam pembangunan beberapa paket pekerjaan di Pemkab Mamberamo Tengah. .

RHP kemudian menyanggupi dan siap memenuhi keinginan dan permintaan ketiga tersangka dengan menginstruksikan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Pusat Mamberamo untuk mengkondisikan proyek dengan anggaran besar untuk diberikan khusus kepada SP, JPP dan MT.

JPP diduga menerima 18 paket pekerjaan senilai Rp 217,7 miliar yakni Proyek Perumahan Mahasiswa Jayapura. SP kemudian diduga menerima enam paket pekerjaan senilai Rp 179,4 miliar dan MT diduga menerima tiga paket pekerjaan senilai Rp 9,4 miliar.

Pelaksanaan pengiriman uang RHP dilakukan melalui transfer ke rekening bank atas nama beberapa wali RHP.

Jumlah uang yang diberikan SP, JPP dan MT RHP sekitar Rp 24,5 miliar. Tak hanya itu, PKC juga menduga RHP menerima uang dari beberapa pihak lain yang jumlahnya masih dalam penyelidikan.

Artikel sebelumyaBea Cukai memperketat kontrol atas pergerakan barang di perbatasan nasional
Artikel berikutnyaPara ahli mengatakan pernyataan kesehatan Enembe harus datang dari penyelidik