Beranda Hukum PKC Mengingatkan Terhadap Kerentanan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

PKC Mengingatkan Terhadap Kerentanan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan kerentanan korupsi pengadaan barang dan jasa di daerah.

“Sekali lagi, ini korupsi yang terkait dengan pembelian barang dan jasa. Sebagaimana dicatat oleh PKC di daerah ini, sebagian besar korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Mungkin hampir 90 persen korupsi ditangani baik oleh PKC, atau Kejaksaan Agung atau polisi di daerah ini bergerak dalam pengadaan barang dan jasa, ”kata Wakil Ketua PKC Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung PKC di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Alex menyusul diumumkannya tiga tersangka kasus dugaan suap pembelian barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada 2021-2022.

“Ini masih kerentanan, meski proses lelang dilakukan melalui e-procurement, juga tidak mengurangi kerawanan kolusi proses pengadaan barang dan jasa,” ujarnya.

Dikatakannya, persekongkolan itu bisa saja terjadi antara pemasok barang dan jasa dengan panitia lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), atau Badan Pemakai Anggaran (KPA).

“Atau juga pemasok barang itu sendiri, yang berkolusi horizontal, mengatur siapa yang memenangkan proyek, dan baru kemudian memasukkannya ke dalam dokumen dalam proses e-procurement,” katanya.

Menurut Alex, secanggih apapun sistemnya, jika terjadi persekongkolan pasti akan ‘hancur’.

“Jadi e-procurement sebenarnya hanya alat, tetapi ketika mereka melakukannya dengan konspirasi yang canggih, peralatan atau sistemnya pasti akan rusak. Inilah yang selalu kami peringatkan kepada panitia lelang atau ULP (Layanan Pengadaan). untuk lebih berhati-hati dalam membeli barang dan jasa, dan masih banyak kita jumpai di daerah,” kata Alex.

Artikel sebelumyaPresiden ingatkan Forkopimda Aceh tentang pentingnya memerangi COVID-19
Artikel berikutnyaKantor Presiden serukan KKB hentikan teror di Papua