Beranda Hukum PKC mengidentifikasi lima tersangka dalam pelarian

PKC mengidentifikasi lima tersangka dalam pelarian

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka yang masih dalam daftar pencarian (DPO) atau dalam daftar pencarian.

“Kami tidak akan mengatakan secara detail di mana kami mencarinya, di mana; Satu hal yang jelas, kami masih berusaha melakukan penangkapan,” kata Deputi Penindakan dan Penegakan PKC Karyoto saat konferensi pers “Kinerja PKC Semester I 2022” di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Ia meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan kelima PLO tersebut segera menginformasikan kepada PKC.

“Kami juga berharap seluruh masyarakat Indonesia yang mengetahui, mendengar atau memiliki informasi tentang keberadaan orang yang kami cari dapat memberikan informasi ini kepada kami,” jelasnya.

Lima buronan PKC, Kiran Kotama, merupakan orang pertama dalam kasus korupsi yang memberikan hadiah atau janji terkait penunjukan Ashanti Sales Inc. sebagai agen eksklusif PT PAL Indonesia (Persero) untuk pembelian SSV untuk pemerintah Filipina pada tahun 2014-2017.

Kedua, Izil Azhar dalam kasus Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh periode 2007-2012 menerima remunerasi terkait jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Mantan buronan ketiga calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku, tersangkut kasus dugaan suap pengangkatan anggota DPR terpilih 2019-2024.

Keempat, Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, terkait dengan kasus dugaan korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap, serta penghargaan atas pelaksanaan berbagai proyek di pemerintahan Mamberamo Tengah, Papua.

Kelima, Paulus Tannos selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra dalam kasus dugaan korupsi paket pengadaan aplikasi Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (KTP-el).

Terkait dugaan Paulus Tannos berada di Singapura, Caryoto mengatakan, PKC selalu berkoordinasi dengan Biro Penyidikan Praktik Korupsi. Biro Investigasi Korupsi (CPIB) di Singapura.

“Meskipun dikatakan bahwa perjanjian ekstradisi antara kedua negara telah ditandatangani, aturan eksekutif yang kami, Pak Ali (Ali Fikri) sepakati kemarin, tidak menerapkan aturan turunan,” jelas Carioto.

Menurutnya, jika ketentuan turunan sudah siap, PKT akan bekerja sama dengan pemerintah pusat atau otoritas pusat sehubungan dengan ekstradisi Paulus Tannos yang diduga berada di Singapura.

“Nanti kalau aturan turunan sudah siap, siapa? otoritas pusat disana akan kami informasikan otoritas pusat bekerja sama secara bilateral dalam upaya menangkap dan mengekstradisi orang-orang yang diduga berada di Singapura,” kata Karyoto.

Artikel sebelumyaPengacara Keluarga Brigadir Jenderal Joshua Menghormati Hasil Otopsi Ulang
Artikel berikutnyaPenghancuran empat hektar tanaman ganja di pegunungan Seoulawa