Beranda Hukum PKC Menggeledah Aset Puput Tantriana dan Suaminya Tidak Tercatat di LHKPN

PKC Menggeledah Aset Puput Tantriana dan Suaminya Tidak Tercatat di LHKPN

Tim penyidik ​​masih mendalami dugaan kepemilikan sejumlah aset milik tersangka PTS dan HA tersebut.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut berbagai aset dugaan kelambanan Bupati Probolinggo Puput Tantrian Sari (PTS) dan suaminya, anggota DPR RI Hasan Aminuddin (GA), yang tidak terdaftar sebagai penyelenggara negara. Laporan (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (5 November) memeriksa Camat Kraksaan, Kabupaten Probolingo Ponirin, dan Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Probolingo Heri, sebagai saksi tersangka Kuput Tantrian. Sari. dalam penyidikan kasus dugaan remunerasi dan pencucian uang.

“Pada Jumat (11 Mei), di Polres Probolingo, Jawa Timur, tim penyidik ​​memeriksa saksi-saksi. Tim penyidik ​​masih mendalami dugaan kepemilikan beberapa aset tersangka PTS dan HA yang belum dilaporkan dan belum tercatat oleh penyidik. LHKPN. Kepada PKC,” kata Pj Juru Bicara PKC Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Kasus remunerasi dan pencucian uang yang menghidupkan Puput Tantrian Sari ini merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan korupsi pemilihan jabatan di pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2021.

Dalam memilih posisi, PKC menetapkan 22 tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Sebagai penerima yaitu Puput Tantriana Sari, Hassan Aminuddin yang merupakan suami Puput dan juga menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniavan (DC) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN / Camat Piton, Kabupaten Probolingo.

Sedangkan 18 pemberi suap merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Probolingo.

Menimbang kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi mengklarifikasi bahwa pemilihan kepala desa serentak di wilayah Kabupaten Probolinggo yang semula dijadwalkan 27 Desember 2021 ditunda.

Hingga 9 September 2021, 252 kepala desa dari 24 kecamatan telah menyelesaikan pengabdiannya di Kabupaten Probolingo.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Pj Kepala Desa (kades) yang merupakan perwakilan ASN di Pemerintah Kabupaten Probolinggo akan mengisi kekosongan tersebut melalui camat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, ada persyaratan khusus bahwa usulan nama kepala desa harus disetujui oleh Hasan, yang juga suami Puput, dalam bentuk aslinya dalam nota dinas dengan nama yang diusulkan sebagai nama Puput. juru bicara. dan bahwa calon kepala desa juga harus menyediakan dan menyumbangkan sejumlah uang.

Tarif menjadi kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 20 juta per orang, ditambah upeti berupa sewa tanah dari kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektar.

Setelah mendapat bukti permulaan yang cukup, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penghargaan dan pencucian uang dalam kasus pemilihan pekerjaan.

Artikel sebelumyaTim Evakuasi Puncak Kehilangan Turis Lagi di Pantai Chiantir, Lebak
Artikel berikutnyaSahroni: Karya Detasemen 88 Anti Teror Polri perlu diperhatikan.