Beranda Hukum PKC memiliki bukti kuat bahwa Budhi Sarvono menerima "pembayaran" 2,1 miliar rupiah...

PKC memiliki bukti kuat bahwa Budhi Sarvono menerima "pembayaran" 2,1 miliar rupiah Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan memiliki bukti kuat menerima royalti sekitar Rp 2,1 miliar dari tersangka Bupati Banjarnegara Budhi Sarvono (BS) untuk berbagai proyek infrastruktur.

“Kami tegaskan PKC memiliki alat bukti yang kuat berdasarkan undang-undang terkait dugaan korupsi, sehingga kasus ini memasuki tahap penyidikan,” kata Pj Juru Bicara PKC Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hal itu sebagai tanggapan atas keberatan tersangka Budhi menerima “fee” sekitar Rp 2,1 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT) pada Jumat (3/9) menetapkan Budhi dan Kedi Afandi (KA) dari pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegar. , Jawa Tengah, 2017-2018.

PKC juga berharap tersangka dan pihak-pihak lain yang akan dipanggil dan diperiksa terkait kasus ini bekerja sama untuk menjelaskan fakta sebenarnya yang diketahui penyidik.

Saat membangun kasus, PKC menyatakan bahwa pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedi yang juga merupakan orang kepercayaan dan ketua tim sukses Budhi, ketika ikut dalam proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjarnegar untuk mengadakan rapat koordinasi ( rakor).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan dari asosiasi jasa konstruksi Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan.

Dalam pertemuan yang disiarkan sesuai dengan perintah dan arahan Budhi, Kedi mengatakan bahwa paket rancangan kerja akan dilemahkan dengan meningkatkan harga diri (HPS) sebesar 20 persen dari biaya proyek, dan bagi perusahaan yang ingin menerima proyek. paket, mereka diharuskan memberikan komitmen “Fee” sebesar 10 persen dari biaya proyek.

Rapat lanjutan kembali digelar di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Gabungan Gapensi Banjarnegar, dan Budhi terus terang mengatakan, antara lain TNVS akan naik 20 persen dari harga saat ini. Dengan pembagian yang konstan, 10 persen untuk Budhi sebagai “hadiah” dan 10 persen sebagai keuntungan mitra.

Selain itu, Budhi juga berperan aktif, mengikuti langsung lelang pekerjaan infrastruktur, antara lain membagikan paket pekerjaan di kantor PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikuti perusahaan keluarganya dan menentukan pemenang lelang.

Kedi juga selalu diawasi dan diarahkan oleh Budhi dalam mengatur pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dilakukan oleh Budhi yang merupakan bagian dari Bumi Redjo Group.

Penerimaan Budhi atas “biaya” 10% itu dilakukan secara langsung atau melalui Kedi.

PKC menduga Budhi telah menerima “royalti” untuk berbagai proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, senilai sekitar Rs 2,1 miliar.

Dalam perbuatannya, Budhi dan Kedi diduga melanggar pasal 12 huruf i dan/atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Joe. Ayat 1 Pasal 55 KUHP.

Artikel sebelumyaSupplier Senjata Buru Polisi KKB Puncak
Artikel berikutnyaGatot dan Panhis dilantik sebagai calon wakil bupati Tulungagung