Beranda Hukum PKC Klarifikasi Dugaan Korupsi di Proyek Toilet Sekolah Bekasi

PKC Klarifikasi Dugaan Korupsi di Proyek Toilet Sekolah Bekasi

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah pihak terkait dugaan korupsi pembangunan toilet di sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Sejauh ini, kami masih menyelidiki situasinya. Kami mengundang mereka yang dicurigai mengetahui hal ini untuk diinterogasi untuk mengklarifikasi bahwa tidak ada ‘pro Justitia’, ”kata Wakil Ketua PKC Alexander Marwata di gedung PKC di Jakarta pada hari Selasa.

Sebelumnya, menurut Alexei, PKC menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan korupsi. Dia juga membenarkan bahwa agensinya mengeluarkan surat investigasi.

“Benar, ada laporan publik yang disampaikan kepada kami, dan kami mengeluarkan surat penyelidikan untuk memverifikasi, mengklarifikasi pihak-pihak yang diduga mengetahuinya,” katanya.

Menurut Alex, penyidikan dilakukan dalam rangka pengumpulan barang bukti. PKC belum mengungkapkan nama tersangka.

“Kami bersama manajemen sampai ada cukup bukti kuat, mereka tidak diungkapkan. Nanti kalau deputi penegak hukum itu internal, buktinya cukup, dan itu diungkapkan oleh kekuatan internal dengan keikutsertaan penyidik, penyidik, jaksa, dan bukti-bukti yang terkumpul cukup banyak. Baru nanti dipresentasikan ke manajemen guna menjelaskan hasil apa yang bisa menjadi dasar penetapan seseorang sebagai tersangka,” kata Alex.

Sebelumnya diberitakan, PKC telah mempertimbangkan laporan publik terkait dugaan korupsi pembangunan toilet di sejumlah sekolah di Kabupaten Bekasi.

“Tim Pengaduan Komunitas PKC melakukan peninjauan dan peninjauan kepada komunitas pelapor, namun tentu kami tidak dapat membagikan laporan tersebut,” kata Pj Juru Bicara PKC Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/1).

Pada dasarnya, kata Ali, PKC akan memantau setiap catatan publik, pertama-tama memeriksa dan menganalisis setiap catatan publik untuk melihat apakah itu terkait korupsi dan berada di bawah yurisdiksi PKC.

“Jika hasil penelitian dan penelitian menemukan adanya tanda-tanda peristiwa kriminal, maka sangat mungkin PKC pasti akan mengambil langkah selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini,” kata Ali saat itu.

Artikel sebelumyaPimpinan DPR memberikan jawaban terkait peretasan situs BSSN
Artikel berikutnyaPanglima TNI imbau jajarannya waspadai potensi lonjakan COVID-19