Beranda Hukum PKC Jelaskan Konstruksi Kasus Suap Hulu Sungai Utara

PKC Jelaskan Konstruksi Kasus Suap Hulu Sungai Utara

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan konstruksi kasus yang menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada 2021 dalam kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. . Tahun anggaran 2022.

Tiga tersangka, yakni Maliki (MK), sebagai Plath. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Wilayah Hulu Sungai Utara, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Administrasi Pengguna Anggaran (KPA), Marhaini (MRH) dari pihak swasta / Direktur CV Hanamas dan Fachriadi ( FH) dari pihak swasta/Direktur CV Kalpataru.

Wakil Ketua BPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung BPK Jakarta, Kamis, menjelaskan, Dinas PURPP Wilayah Hulu Sungaya Utara berencana menggelar lelang proyek irigasi yaitu rehabilitasi jaringan irigasi Rawa Kayaka. Daerah Pengairan (DIR), Desa Kayaka, Kecamatan Amuntai Selatan, dengan Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 1,9 miliar.

“Selain itu, rehabilitasi jaringan irigasi di Kecamatan Banjang, Desa Karias Dalam, Kabupaten Banjang, dengan pembangkit listrik tenaga air senilai Rp 1,5 miliar,” kata Alex.

Dia melanjutkan, sebelum lelang disiarkan di LPSE, Maliki diduga memberikan syarat lelang kepada Marhaini dan Fakhriadi sebagai calon pemenang dua proyek irigasi dengan kesepakatan memberikan sejumlah uang. pembayaran 15 persen.

“Saat dimulainya proses tender Proyek Rehabilitasi Irigasi DIR Kayakah, Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, ada delapan perusahaan yang terdaftar. Namun, hanya satu lamaran yaitu CV Hanamas milik MRH,” ujarnya.

Sementara itu, 12 perusahaan terdaftar dalam lelang rehabilitasi jaringan irigasi DIR Banjang, Desa Karias Dalam, Kabupaten Banjang, dan hanya dua yang mengajukan penawaran, di antaranya CV Kalpataru Fakhriadi dan CV Gemilang Rizki.

“Dalam penetapan pemenang lelang Proyek Rehabilitasi Irigasi DIR Kayakah Desa Kayaka, Kecamatan Amuntai Selatan, CV Hanamas milik MRH dimenangkan oleh CV Kalpataru dengan nilai kontrak Rp 1,9 miliar milik FH dengan kontrak. nilai Rs 1,9 miliar”, – kata Alex.

Setelah semua administrasi kontrak karya selesai, kata dia, diterbitkan surat perintah pembayaran uang muka, setelah itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengeluarkan Surat Perintah Pencairan (SP2D) pencairan. Uang CV Hanamas dan CV Kalpataru dibawa kabur oleh Mujib (MJ) sebagai orang kepercayaan Marhaini dan Fachriadi.

“Sebagian uang diduga ditransfer ke MK, yang ditransfer ke MJ dalam bentuk tunai Rp 170 juta 175 juta,” katanya.

Terhadap donatur, tersangka Marhaini dan Fakhriadi diduga melanggar Pasal 5 ayat (1), huruf a, atau Pasal 5, ayat (1), huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perserikatan rahasia Pasal 65 KUHP.

Tersangka Maliki sebagai penerima diduga melanggar Pasal 12 huruf (a), Pasal 12, Huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 KUHP g. Pasal 65 KUHP.

Artikel sebelumyaKuasa hukum Demokrat: Bukti KLB yang dialihkan ke PTUN tidak terdaftar di Kemenkumham
Artikel berikutnyaMendagri berasumsi bahwa kampanye pemilu 2024 akan berlangsung selama 4 bulan.