Beranda Hukum Pimpinan DPRA Diinterogasi Soal Pembelian Kapal KPK Agung Aceh

Pimpinan DPRA Diinterogasi Soal Pembelian Kapal KPK Agung Aceh

Banda Aceh (ANTARA) – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengakui ada pertanyaan terkait pembelian kapal Aceh Besar dan penerapan paket tahun jamak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (BPK).

“Sesuai dengan undangan (pertanyaan BPK) mengenai skema penganggaran tahun 2021, lanjutkan pembangunan kapal Aceh Besar dan tahun jamak,” kata Wakil Ketua II DPR Aceh Hendra Budian di Banda Aceh, Selasa.

Hendra menyampaikan pertanyaan dari penyidik ​​PKC lebih lanjut tentang proses pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2019-2021, termasuk Kapal Besar Aceh dan pembangunan jalan dengan skema tahun jamak.

“Kalau kapal Aceh Besar, saya tidak tahu banyak karena itu proses perencanaan dan pembelian saat kami tidak buka tetapi DPRA untuk jangka waktu yang lama,” kata Hendra.

Sebelumnya, sejumlah pimpinan DPR dan anggota Provinsi Aceh menjalani survei BPK yang dilakukan di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPCR) Aceh di Banda Aceh.

Hari ini (Selasa) PKC menginterogasi pemimpin aktif, yaitu Wakil Ketua I. Dalimi (Demokrat), Wakil Ketua I. I. Hendra Budian (Golkar).

Kemudian mantan pimpinan DPRA 2014-2019 yakni Wakil Ketua III Suleiman Abda (Golkar) dan Wakil Ketua II Teuku Irvan Johan (Nasdem).

Selain itu, Ketua Fraksi PNP DPRA Ikhsanuddin juga memenuhi tantangan BPK, mantan Ketua Komisi IV DPRA 2014-2019. Tgk Anwar Ramli (Partai Aceh) dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Suhaimi.

Sementara itu, Sulaiman Abda, mantan wakil ketua DPR Aceh ke-3, mengatakan PKC sedang melakukan penyelidikan untuk memberikan informasi terkait isu-isu terkait posisinya sebelumnya.

“Insya Allah kita sebagai warga negara yang baik harus tunduk pada hukum, bagaimana penegakan hukum di Provinsi Aceh,” kata Suleiman.

Suleiman mengatakan bahwa selama ujian, PKC sangat bersedia menjawab pertanyaan terkait tanggung jawab mereka selama masa jabatan mereka.

“Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kami, kami bertanggung jawab, jika kami tidak tahu, kami mengatakan kami tidak tahu. Namun, PKC sangat bersedia bekerja sama, ”kata politisi partai Golkar.

Diketahui, berdasarkan agenda BPK, pimpinan anggota DPRA dimintai keterangan terkait pengadaan barang dan jasa dari Pemerintah Aceh hingga pengadaan kapal Aceh Besar 1, 2 dan 3.

Artikel sebelumyaKapolri: Ke depan, saya ingin masyarakat menyukai polisi.
Artikel berikutnyaPGI: Energi pemuda sangat penting untuk mencegah radikalisme dan terorisme