Beranda Warganet Perpusnas imbau daerah menganggarkan literasi

Perpusnas imbau daerah menganggarkan literasi

Literasi tidak hanya sebatas pengenalan huruf, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya alam.

Jakarta (ANTARA) – Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando meminta pemerintah daerah (Pemda) menyediakan anggaran untuk literasi dan perpustakaan.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah mendapat dukungan dan pembagian antara pemerintah pusat dan daerah sangat jelas. Masalahnya bagaimana urusan pemerintahan ini harus dilakukan, tetapi karena sektor organisasi itu penting dan bahkan anggarannya tidak dijalankan, ”kata Syarif dalam talk show tentang dukungan dan tantangan pemerintah daerah dalam literasi, dipantau di Jakarta. Rabu.

Ia melanjutkan, selain anggaran untuk literasi dan perpustakaan, di beberapa daerah juga belum ada lembaga khusus yang menangani masalah perpustakaan.

Sejak 2019, Perpusnas mendapat dana khusus untuk pembangunan perpustakaan di daerah, dianggarkan sebesar Rp 10 miliar untuk pembangunan perpustakaan di kabupaten/kota dan Rp 15 miliar untuk pembangunan perpustakaan di provinsi. tingkat.

Sementara itu, dialokasikan Rp 2,5 miliar untuk renovasi dan Rp 2,5 miliar untuk teknologi informasi dan komunikasi.

“Pada 2021, karena anggaran negara yang terbatas, dialokasikan 550 miliar rupee. Sedangkan proposal yang datang dari daerah sekitar Rp 3,9 triliun,” jelasnya.

Syarif Bando menjelaskan, perlu dipikirkan bagaimana menyiapkan APBD dengan memperhatikan hal-hal wajib seperti literasi dan perpustakaan.

Dalam kesempatan ini, ia juga menekankan bahwa untuk mencapai SDM yang unggul, isu literasi dan perpustakaan tidak bisa diabaikan.

“Melek huruf tidak hanya sebatas mengenal huruf, tetapi juga kemampuan mengelola sumber daya alam yang ada untuk menciptakan suatu produk yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.

Ia juga menyerukan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar isu literasi lebih terintegrasi.

Direktur Jenderal Bina Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Hari Noor Kahya Murni MCI mengatakan, komitmen kepala daerah sangat penting untuk meningkatkan literasi dan penghidupan perpustakaan di daerah.

“Komitmen kepala daerah diperlukan untuk meningkatkan literasi di daerah karena enam bulan setelah mereka dilantik sebagai kepala daerah, mereka harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” kata Kahya.

Dalam menentukan RPJMD, para pemimpin daerah diperiksa untuk melihat apakah mereka memiliki komitmen terhadap pengembangan literasi di daerahnya. RPJMD akan menunjukkan apakah kepala daerah akan menempatkan perpustakaan sebagai alat dalam rangka mewujudkan cita-cita UUD 1945 atau tidak.

Artikel sebelumyaIndonesia Terima 14.000 Bahan Baku untuk Vaksin Sinovac
Artikel berikutnyaBasarnas Surabaya mengirimkan kapal untuk mencari korban kecelakaan di KMP Yunicee