Beranda Hukum Perluas Partisipasi Rakyat Papua dalam Mencegah Korupsi

Perluas Partisipasi Rakyat Papua dalam Mencegah Korupsi

Jayapura (ANTARA) – Untuk mencegah terjadinya korupsi di wilayah Provinsi Papua, perlu dilakukan identifikasi khusus delapan wilayah yang diduga paling rawan korupsi.

Ada delapan bidang tindak pidana korupsi yang perlu mendapat perhatian khusus karena di sinilah fungsinya dilakukan, yaitu perencanaan dan penganggaran mAPBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, pengelolaan ASN, optimalisasi pajak daerah, aset daerah. pengelolaan dan pengelolaan keuangan desa.

Penanganan kasus korupsi di Provinsi Papua pada tahun 2021 masih perlu dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum, Kejaksaan, dan Polri.

Aparat penegak hukum tidak hanya menegakkan keadilan, tetapi juga berharap masyarakat mampu melaksanakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas.

Penegakan hukum dan penegakan kasus korupsi di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Papua masih pada level yang sama. Padahal, selama dua tahun terakhir, 2020-2021, tidak ada penambahan jumlah aparat penegak hukum dalam kasus korupsi.

Setidaknya, kasus penggunaan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di sejumlah daerah tidak banyak diliput media melalui media, karena hal ini dapat dilihat dari hasil kegiatan pada tahun 2021.

Bahkan, Wakil Ketua Pimpinan BPK Alexander Marwata dalam rapat koordinasi bersama di Jayapura pada 23 November 2021 menyebut IPK upaya pencegahan korupsi di wilayah Papua yang meliputi delapan wilayah yang tercantum dalam pusat pemantauan untuk pencegahan (MCP) masih dianggap rendah.

Dalam skala 0 hingga 100 persen, antara 2018 dan 2020, lanjutnya, skor rata-rata untuk wilayah Papua adalah 25 persen, 34 persen, dan 25 persen.

Sementara itu, MCP Papua masih di angka 9 persen pada 2021, jauh dari rata-rata nasional 46 persen.

MCP Papuan Berprestasi Rendah adalah pekerjaan rumah bersama oleh penegak hukum dan pejabat pemerintah daerah di provinsi Papua.

Kunci keberhasilan pencegahan korupsi tidak lepas dari komitmen yang kuat dari para pemimpin daerah yaitu bupati/walikota dan gubernur bersama pimpinan DPRD.

Selain itu, birokrasi di setiap tingkatan, baik di bidang eksekutif maupun legislatif, harus selalu menjaga integritas dan terus memperkuat tata pemerintahan yang terintegrasi.

Padahal, gubernur daerah juga perlu memberdayakan aparatur pengawasan intern pemerintah (APIP) agar pengawas daerah bisa melakukan pengawasan yang lebih memadai.

Pada tahun 2021, beberapa catatan korupsi terkuak di media, di antaranya kasus korupsi penyalahgunaan anggaran pemerintah COVID-19 COVID-19 2020 oleh Pemkab Mamberamo Raya yang melibatkan mantan Bupati Dorinus Dasinapa.

Mantan Bupati Mamberamo Raua Dorinus Dasinapa dikaitkan dengan penyalahgunaan dana COVID-19 senilai Rs 3,1 miliar. Uang itu diduga digunakan untuk lobi politik kampanye Pilkada 2021-2024.

Begitu pula kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Yalimo antara tahun 20216 hingga 2020 LP sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan dana bansos senilai 1 miliar rupiah.

Penetapan tersangka dalam LP LP dilakukan sesuai dengan LP/A/145/IX/2021/SPKT. Dithreskrimsus, 20 September 2021; Nomor Surat Perintah Penangkapan : SP.KAP/08/X/RES.3.1. /Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2021 dan nomor surat perintah penangkapan : SP.HAN/07/X/RES.3.1. / Ditreskrimsus tanggal 25 Oktober 2021.

Sementara itu, kasus korupsi lain yang juga sedang diusut Kejaksaan Tinggi Papua adalah penyalahgunaan dana AIDS di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua. Bahkan, penyidik ​​di Kejaksaan Negeri Papua menetapkan mantan Ketua KPA Papua Yen Polres itu sebagai tersangka.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, penyidik ​​Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menahan mantan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Papua berinisial YM atas tuduhan korupsi penyalahgunaan narkoba senilai Rp 7 miliar. …

Dukungan publik

Penuntutan tindak pidana korupsi di Provinsi Papua memang membutuhkan peran serta dan dukungan masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi.

Partisipasi masyarakat dalam mendukung penuntutan dan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi di Provinsi Papua diharapkan dapat memacu kerja para kejaksaan dan Polri yang berkompeten.

Partisipasi mengacu pada partisipasi aktif individu atau kelompok dalam masyarakat dalam proses perumusan.
kebutuhan, perencanaan, sebelum tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran, maupun secara langsung dalam bentuk fisik.

Pakar Sherry R. Arnstein membagi tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah menjadi delapan tingkat partisipasi masyarakat, tergantung pada kewenangan yang diberikan kepada masyarakat.

Tingkat partisipasi tertinggi hingga terendah mencakup pengawasan sipil, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dan mengawasi seluruh proses pengambilan keputusan.

Pada tingkat ini, masyarakat memiliki kekuasaan untuk mengatur program atau lembaga yang terkait dengan kepentingannya.

Masyarakat memiliki kewenangan dan dapat bernegosiasi dengan pihak luar yang ingin melakukan perubahan.

Upaya bersama warga ini terkait langsung dengan sumber dana untuk menerima bantuan tanpa partisipasi pihak ketiga.

wewenang yang didelegasikan, pada tingkat ini, masyarakat diberdayakan untuk membuat keputusan tentang rencana tertentu.

kemitraan, masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, dengan kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dan pemerintah. Untuk itu, dibuat kesepakatan untuk berbagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengawasan keputusan, perumusan kebijakan dan penyelesaian masalah yang muncul.

Peredaan, pemegang kekuasaan (pemerintah) harus menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang terkena dampak untuk menjadi anggota badan pemerintah, di mana mereka memiliki akses ke proses pengambilan keputusan.

Konsultasi, masyarakat tidak hanya diberitahu, tetapi juga didorong untuk berbagi pandangan, meskipun tidak ada jaminan bahwa pandangan yang diungkapkan akan diperhitungkan saat mengambil keputusan.

menginformasikan, pemilik kewenangan hanya memberikan informasi kepada masyarakat tentang usulan kegiatan, masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi hasil.

Sebuah terapi di mana pemegang kekuasaan menjelaskan usulannya dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meski mengikuti berbagai kegiatan, tujuannya lebih untuk mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan informasi dari masyarakat itu sendiri.

Dan Manipulasi, ini adalah tingkat partisipasi terendah di mana komunitas hanya digunakan dengan nama.

Kami berharap pada tahun 2022, partisipasi penduduk provinsi Papua dalam penyelesaian kasus korupsi di wilayah timur negara kesatuan Republik Indonesia dapat meningkat dan mempengaruhi efektivitas MCP di tingkat nasional.

Aspek lain yang juga perlu diperkuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, mencakup semua jenis pelayanan di lingkungan pemerintahan dengan menggunakan aplikasi digital, sehingga tidak ada celah terjadinya korupsi.

Komitmen ini menjadi tantangan bagi jajaran aparatur pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua untuk terus meningkatkan sistem pelayanan birokrasi pemerintah daerah yang lebih transparan, bersih dan bebas KKN.

Akankah harapan masyarakat terhadap pelayanan tata kelola reformasi birokrasi daerah di lingkungan Pemkab/Kota Papua yang bersih dan bebas korupsi menjadi pekerjaan rumah kita bersama? Semoga menjadi kenyataan. Kita dapat!.

Artikel sebelumyaMinggu, rapat koordinasi lintas sektor sebelum putusan MK tentang UU Hak Cipta
Artikel berikutnyaPengamat: Perlu sinergi antara Ubhara-Polri untuk menciptakan sekolah kedokteran.