Beranda Hukum Pengadilan menyatakan bahwa perlu tindakan nyata untuk beradaptasi dengan Society 5.0.

Pengadilan menyatakan bahwa perlu tindakan nyata untuk beradaptasi dengan Society 5.0.

Jakarta (ANTARA) – Hakim Konstitusi Suhartoyo menyatakan MK telah mengambil langkah konkrit untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan dan inovasi yang bersumber dari paradigma Society 5.0.

“Mahkamah Konstitusi telah memperkenalkan e-court dan e-litigasi dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukumnya,” kata Suhartoyo dalam keynote speech pada seminar nasional bertajuk Refleksi Penegakan Hukum di Indonesia di Era Masyarakat 5.0 disiarkan di kanal YouTube FKPH FH UII, pantauan dari Jakarta, Minggu.

Layanan e-court adalah layanan pengadilan yang menggunakan sarana elektronik dan online (dalam jaringan) oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pengadilan, sehingga pengguna layanan tidak perlu hadir secara fisik atau langsung di ruang sidang.

Sedangkan e-litigasi adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk melakukan dan menjalani semua proses administrasi di pengadilan dengan menggunakan sarana elektronik.

Selain memperkenalkan e-court dan e-justice, Suhartoyo mengatakan MK juga telah memperkenalkan teknologi e-regulation yang memudahkan masyarakat untuk mengakses produk-produk MK, baik putusan MK maupun putusan MK. hasil penelitian dan penelitian yang dimiliki oleh staf MK.

Upaya tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi pencari keadilan, mengingat penegakan hukum tidak hanya dimiliki oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh para pencari keadilan yang memperjuangkan hak konstitusionalnya.

Mengenai kesiapan infrastruktur untuk litigasi online, Suhartoyo mengatakan Mahkamah Konstitusi telah mengambil tindakan nyata dengan memberikan bantuan peralatan. konferensi video atau konferensi video untuk aula mini atau ruang sidang mini yang berlokasi di berbagai universitas yang berada di lebih dari 32 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Ini adalah bagian dari bukti nyata yang diberikan MK kepada aparat penegak hukum, yang kemudian memudahkan masyarakat untuk mengakses prosedur persidangan dan bahkan hasil putusannya,” kata Suhartoyo.

Tantangan MK saat ini adalah membentuk Desa Konstitusi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan konstitusi. Pembentukan Desa Konstitusi sejalan dengan tujuan Society 5.0, yang berfokus pada partisipasi manusia dalam memecahkan masalah global.

“Di era masyarakat 5.0, penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan kebajikan yang didukung oleh penegakan hukum untuk dapat mencapai keadilan yang adil,” kata Suhartoyo.

Artikel sebelumyaDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia tidak termasuk dalam Ranham.
Artikel berikutnyaUbud Jazz Festival 2021