Beranda Hukum Pengacara menyatakan Surya Darmadi siap menghadiri persidangan.

Pengacara menyatakan Surya Darmadi siap menghadiri persidangan.

Jakarta (ANTARA) –

Pengacara Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan korupsi kepemilikan lahan sawit dan pencucian uang dengan kerugian negara Rp 73 triliun, mengatakan kliennya akan tiba di Indonesia pada Minggu (14/8) dan siap menjalani serangkaian persidangan.
“Pak Surya Darmadi akan menghubungi penyidik ​​untuk memberikan klarifikasi dan siap mengikuti semua tuntutan hukum yang sedang berjalan,” kata Juniver Girsang, kuasa hukum Surya Darmadi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Univer mengatakan pada Minggu (14/8) bahwa kliennya akan datang dari luar negeri. Setibanya di Indonesia, Surya Darmadi akan langsung mendatangi tim penyidik ​​untuk menjelaskan semua dugaan tindak pidana.
Dia menjelaskan, alasan kliennya tidak muncul untuk dipanggil karena lansia Surya Darmadi saat ini sedang menjalani perawatan medis di luar negeri.
Karena gugatan ini, lanjutnya, Surya Darmadi berusaha mempercepat penanganannya agar sesuai dengan gugatan yang berlaku.
Bahkan, Juniver menunjukkan bahwa kliennya menulis surat kepada Jaksa Agung Sanitiar Burkhanuddin dan pimpinan Kejaksaan Agung dengan permintaan untuk mempersiapkan dirinya untuk pemeriksaan.
“Kami minta status larangan itu dicabut agar tidak menghalangi masuk ke Indonesia untuk ikut sidang,” kata Juniver.
Bahkan, kata Juniver, keluarga Surya Darmadi kaget dengan nama tersangka ini. Sebagai pengusaha, kliennya adalah pembayar pajak yang patuh dan menciptakan lapangan kerja bagi puluhan ribu orang.
Bahkan, keluarga Surya Darmadi mengklaim bahwa kliennya adalah salah satu pembayar terbesar di Indonesia.
Menurut Juniver, untuk mengikuti persidangan, Surya Darmadi menyiapkan semua data dan dokumen yang berisi fakta hukum untuk bisa membela diri.
“Pak Surya Darmadi juga menanyakan apakah negara rugi 78 triliun rupiah. Saya belum pernah melihat uang sebanyak itu. Berdasarkan apa dan apa yang salah? Jadi, dia akan menjelaskannya,” kata Juniver.
Univer mengimbau semua pihak untuk menghormati persidangan yang sedang berlangsung dan mengutamakan asas praduga tak bersalah.
“Semua pihak harus menahan diri untuk tidak menilai Surya Darmadi dengan pendapat yang tidak proporsional dan umumnya faktual,” kata Juniver, didampingi putra Surya Darmadi, Adil.

Sebelumnya, Kepala Bagian Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, mengatakan tim penyidik ​​telah memanggil Surya Darmadi sebanyak tiga kali.
Surat panggilan itu dikirim ke kediamannya, Jalan Bukit Gilf Utama PE. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Selain itu, somasi juga dikirimkan ke kantor Palma Group Duta di Palma Tower, lantai 22, Jalan RA Kartini III-S Kavling 6, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Terakhir, menuju apartemen Surya Darmadi di 21 Nassim Road #01-18 Nassim Park Residences Singapore.
Agenda tersebut juga diumumkan di sejumlah surat kabar.
“Kejagung menilai tersangka SD telah melepaskan haknya atas perlindungan penegakan hukum dan akan terus melakukan koordinasi penggeledahan dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ketut, Senin (8/8).
Sementara itu, tim penyidik ​​Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menetapkan nama dua tersangka. Mereka adalah Surya Darmadi (SD) selaku pemilik PT Duta Palma Group dan Raja Tamsir Rahman (RTS) selaku Bupati Indragiri Hulu periode 1999-2008.
Keduanya diduga melanggar substantif ayat (1) Pasal 2. junta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 55 ayat (1) KUHP ke-1.
Dengan tambahan pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP.
Secara spesifik, tersangka Surya Darmadi diduga melanggar Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Perbuatan para tersangka ini menimbulkan kerugian negara hingga 78 triliun rupiah. Hanya 10 triliun rupiah, yang biayanya rugi pemerintah. Sisanya, menurut kejaksaan, merupakan biaya kerugian ekonomi negara.

Artikel sebelumyaSebuah bus yang mengangkut puluhan mahasiswa jatuh saat hendak berangkat ke Malang.
Artikel berikutnyaDandim 1702/JWY membantu mahasiswa mengikuti kompetisi Satria Indonesia.