Beranda Hukum Pengacara keluarga Joshua minta kasus pembunuhan diprioritaskan

Pengacara keluarga Joshua minta kasus pembunuhan diprioritaskan

Jambi (ANTARA). Pengacara keluarga mendiang Brigjen Nofriansyah Yoshua Khutabarat, Ramos Khutabarat dan Ferdy di Jambi mengatakan, pihaknya telah meminta agar kasus pembunuhan berencana Joshua diprioritaskan di persidangan sebelum kasus lain menyusul, sehingga fokus pembuktian Pasal 340 KUHP dapat diidentifikasi RF.

“Hasil pertemuan tim hukum Jakarta dengan keluarga almarhum Brigjen Nofriansah Khutabarat yang saya dampingi tadi, tidak sesuai dengan langkah tim hukum Jakarta yang akan menyiapkan lima laporan baru terkait kasus Joshua. . dan kami ingin kasus berdasarkan Pasal 340 KUHP diselesaikan di pengadilan dulu, baru kemudian,” kata Ramos Khutabarat di Jambi, Kamis.

Alasan mengapa pihaknya selaku kuasa hukum keluarga Khutabarat tidak setuju dengan lima laporan baru tersebut adalah karena mereka diharapkan memutarbalikkan kasus utama pembunuhan berencana ke arah yang tidak jelas, sehingga pengacara keluarga menyatakan bahwa dia tidak termasuk dalam dakwaan jaksa. dalam lima laporan baru yang akan disampaikan oleh Tim Hukum Jakarta Kamaruddin Simandjuntak.

Sementara itu, pengacara Jakarta Kamaruddin Simanjunthak dan Irma Khutabarat melakukan perjalanan ke Jambi untuk mendapatkan atau meminta surat kuasa untuk melaporkan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo dan Putri Chandravati dalam lima laporan baru, termasuk laporan palsu bahwa mendiang Brigjen Joshua dilecehkan secara seksual. kemudian dikatakan bahwa mendiang Brigjen Joshua memegang pistol, meskipun ini tidak benar, dan laporan itu dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana.

“Jadi mereka melanggar pasar 317,318 KUHP Federasi Rusia juncto Pasal 556,” kata Kamarudin saat tiba di Bandara Sultan Taha Jambi.

Ia menjelaskan, surat kuasa kedua itu dimaksudkan terkait dengan pencurian tersebut, karena ada kegiatan pemindahan dana dari rekening Almarhum Brigjen Joshua ke rekening tersangka R.R. sebesar Rp ,- dalam tindak pidana pencucian uang.

Surat kuasa ketiga terkait dengan upaya untuk mencegah penyelidikan atau untuk melakukan “penghalang keadilan”, yang melanggar pasal 221 KUHP Federasi Rusia Juncto 223 Juncto pasal 88 tentang konspirasi jahat dan surat kuasa berikut pada menyebarkan hoax atau menyebarkan informasi palsu. informasi tentang laporan pelecehan seksual yaitu pelanggaran ayat 1 pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana yaitu penyebaran informasi palsu, serta fitnah orang mati yaitu pelanggaran pasal 321 UU No. KUHP.

Kamaruddin juga menjelaskan, surat kuasa selanjutnya mengenai surat kuasa untuk perbuatan tercela akan diterbitkan secara perdata.

Artikel sebelumyaVintonic mengajak pendengar memasuki alam mimpi melalui "Meninggalkan"
Artikel berikutnyaKapolri: Penghargaan MTQ Polri menghasilkan polisi yang berakhlak mulia