Beranda News Pengacara Demokrat: Klaim KLB Harus Ditolak Karena Penggugat Ditarik

Pengacara Demokrat: Klaim KLB Harus Ditolak Karena Penggugat Ditarik

Jakarta (ANTARA). DPP melalui kuasa hukumnya menilai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta harus menolak gugatan KLB terhadap Ordonansi Menkumham karena salah satu penggugat mengundurkan diri.

Pasalnya, gugatan dalam perkara nomor 154/G/2021/PTUN-JKT itu diajukan oleh beberapa penggugat secara bersama-sama dan tidak sendiri-sendiri, kata kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Vijohanto, seperti dikutip dari siaran resmi Partai Demokrat. DPP diterima di Jakarta, Jumat.

“Jika salah satu penggugat mengundurkan diri, maka gugatan secara otomatis akan berakhir,” katanya.

Majelis hakim PTUN Jakarta yang dipimpin Bambang Soebiantoro di Jakarta, Kamis (23/9) menunda sidang gugatan KLB terhadap Ordonansi Menkumham yang tahun lalu menyetujui perubahan AD/ART dan daftar pimpinan DPP Partai Demokrat.

Ia menunda sidangnya karena salah satu penggugat KLB, Yosef Benedict Badeoda, mencabut gugatannya sebelum sidang berlangsung.

Hakim mengatakan bahwa mereka menerima surat dari Badeod, di mana mereka membatalkan surat kuasa untuk pengacaranya dan klaimnya terkait dengan kasus ini.

Mendapat informasi tersebut, Vijohanto mengatakan bahwa keputusan Badeoda untuk mencabut gugatan tersebut merupakan bentuk kepeduliannya terhadap kepastian hukum dan demokrasi di Indonesia.

“Kami berterima kasih dan mengapresiasi Bung Yosef. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan Partai Demokrat dan komitmennya terhadap demokrasi di Indonesia,” kata Vijohanto.

Sikap ini, menurut dia, harus dipatuhi oleh anggota kelompok KLB lainnya.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis, mengumumkan sidang akan dilanjutkan pada Senin pekan depan (27 September). Pada sidang berikutnya, majelis hakim akan mendengarkan pendapat para pihak terkait pencabutan surat kuasa dan gugatan.

Sejauh ini, kuasa hukum Grup KLB dan penggugat lainnya belum segera dihubungi untuk dimintai tanggapan.

Dalam kasus ini, DPP dari Partai Demokrat menjadi tertuduh kedua, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Jasonna Laoli sebagai tertuduh utama.

Artikel sebelumyaITZY menunjukkan kepercayaan diri melalui "Gila jatuh cinta"
Artikel berikutnyaThe Panturas merilis film pendek lagu "Yang kuinginkan" di Youtube