Beranda News Peneliti LIPI: Partai Politik Perlu Berbenah Untuk Wujudkan Visi Indonesia 2045

Peneliti LIPI: Partai Politik Perlu Berbenah Untuk Wujudkan Visi Indonesia 2045

Jakarta (ANTARA) – Partai politik dan politisi perlu berbenah untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045, kata Profesor City Zuhro, Peneliti Senior Kebijakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Perbaikan ini penting karena Visi Indonesia 2045 hanya dapat dicapai dengan peningkatan kualitas demokrasi dan politisi, katanya dalam diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Selasa.

Visi Indonesia 2045 merupakan prediksi yang kerap disuarakan oleh beberapa Ketua Umum Partai Politik Indonesia, antara lain Ketua Umum DPP Partai Golkar Ayrlangga Hartarto dan Ketua Umum DPP DPP Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Berkaitan dengan itu, Zuhro menyimpulkan bahwa “Visi Indonesia 2045” yang disampaikan oleh para ketua umum partai politik bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat Indonesia, meningkatkan perekonomian dan menjamin pemerataan dan pemerataan sumber daya di segala bidang. .

Namun, visi seperti itu hanya mungkin jika prasyarat terpenuhi. “Kondisi ini termasuk demokrasi nyata dan politisi konstruktif,” katanya.

“Visi (Indonesia) 2045 tidak bisa dipisahkan dari politik dan demokrasi. Hal ini bersinggungan dan secara langsung berbarengan dengan tata pemerintahan yang baik. Mustahil (hasil) pemilu (pemilihan umum) tidak mempengaruhi pemerintahan. Bagaimana pemerintahan yang efektif dapat dilaksanakan jika pemilu tidak berkualitas tinggi? Ini harus menjadi pemahaman yang utuh,” ujarnya.

Namun, praktik demokrasi di Indonesia saat ini, kata dia, masih sebatas prosedur dan hakekatnya tidak berlanjut. Setidaknya ada beberapa kondisi yang membedakan demokrasi sejati dengan demokrasi prosedural.

Ia menjelaskan, demokrasi sejati itu ditandai dengan kekritisan pemilih, tidak ada jual beli suara, dan tidak ada diskriminasi pemilih. Namun, dalam demokrasi prosedural, fokusnya hanya pada kuantitas dan kualitas pemilih.

Kemudian, pada hasil akhir pemilu, demokrasi yang sesungguhnya mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan responsivitas pemimpin terhadap isu-isu publik, kedekatan antara pemimpin dalam pemerintahan dan rakyat, serta peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.

Puncak demokrasi prosedural hanya pada pemilihan pasangan calon pimpinan baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini, ia berharap partai politik dan politisi dapat memperbaiki situasi untuk membantu membuat demokrasi lebih penting.

“Kami bosan (demokrasi prosedural) karena itu bukan demokrasi yang sebenarnya,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta politisi untuk memainkan peran yang lebih konstruktif. “Semakin tinggi peran aktor konstruktif, semakin baik bagi demokrasi. Di sisi lain, semakin tinggi peran aktor pengekang, semakin sulit bagi demokrasi untuk berkembang, ”katanya.

Aktor politik yang konstruktif memiliki karakteristik seperti keterbukaan, toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, non-kekerasan, kesetaraan, partisipasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan ciri-ciri aktor politik yang menghambatnya antara lain otoritarianisme, korupsi, intoleransi dan pelanggaran HAM.

Artikel sebelumyaLula Kamal: Jangan pilih-pilih, semua jenis vaksin COVID-19 aman
Artikel berikutnyaKetua DPD diundang oleh PC PCBT untuk membahas amandemen UUD.