Beranda Hukum Penasehat Hukum: Dakwaan Asabri dibatalkan bukan bencana

Penasehat Hukum: Dakwaan Asabri dibatalkan bukan bencana

Ini hanya bagian dari kontrol, kontrol apa? Periksa sebelum Anda memasukkan subjek.

Purwokerto (ANTARA) – Pakar Hukum Universitas Jenderal Sudirman (belum dikonfirmasi) Profesor Purwokerto Hibnu Nugroho menilai pembatalan dakwaan terhadap 13 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi P.T. Asabri (Purcero) oleh Pengadilan Tipikor Jakarta bukanlah bencana.

“Seperti yang kita ketahui bersama, Kejaksaan Agung sedang mengusut kasus PT Asabri yang melibatkan 13 tersangka. Ini patut diapresiasi karena rupanya Kejaksaan Agung saat ini berada dalam situasi yang sama, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (PKT) adalah sedikit di belakang.’, Kejaksaan Agung menjadi lebih aktif,” kata prof. Hibnu Nugroho di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Namun, saat mengajukan dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta awal pekan lalu, dia mengatakan majelis hakim telah membatalkan dakwaan yang diajukan Kejaksaan Agung.

“Hukum memiliki dua kontrol, yaitu yang pertama disebut praperadilan: bukti cukup atau tidak, sah atau tidak, jika tidak sah dikembalikan, jika sah diserahkan ke pengadilan. adalah tingkat pengambilan keputusan yang luar biasa,” jelasnya.

Menurut dia, tidak ada salahnya Kejaksaan Agung menggabungkan kasus-kasus tersebut, yakni menggabungkan beberapa dakwaan dengan 13 terdakwa dalam satu dakwaan.

Menurutnya, selama merger, hakim rupanya memperhatikan hal ini. bersembunyi sehingga sulit untuk diuraikan, terutama yang berkaitan dengan peran 13 terdakwa.

Hingga akhirnya, lanjutnya, 13 terdakwa kasus dugaan korupsi mengajukan eksepsi dan diterima majelis hakim.

“Saya kira ini bukan masalah besar dalam sistem peradilan Kejaksaan Agung. Ini sebenarnya bagian dari kontrol, kontrol seperti apa? Kontrol sebelum pindah ke bisnis utama,” ujarnya.

Terkait hal itu, Khibnu mengharapkan Kejaksaan Agung mengkaji kembali surat dakwaan yang akan diterjemahkan sesuai keinginan hakim.

“Di sinilah sinergi terjadi. Oleh karena itu, sebelum hakim melakukan pemeriksaan, mohon dibagi, jangan membagi 13 (terdakwa) menjadi satu (dakwaan), sulit dibuktikan,” jelasnya.

Menurutnya, hal ini patut diapresiasi, karena dalam sistem peradilan yang terintegrasi terdapat integritas antara jaksa dan hakim.

Jika dakwaan dalam kasus dugaan korupsi itu dibagi untuk masing-masing terdakwa, pembuktiannya akan lebih mudah, katanya.

Ia menilai kembalinya surat dakwaan bukan berarti kasusnya dihentikan, melainkan harus dikoreksi oleh jaksa.

“Itu tidak akan mempengaruhi atau ne bis in idem (Pemeriksaan ulang kasus yang sama tidak mungkin, ed.). Ne bis in idem Artinya, jika ini keputusan final, seseorang tidak dapat dicalonkan untuk kedua kalinya,” kata Khibnu.

Menurut dia, surat dakwaan yang dibatalkan itu masih bisa diubah beberapa kali, karena pembatalan itu hanya keputusan sementara, dan bukan pada tingkat bukti atau keputusan akhir.

“Dengan perbaikan dan penyelesaian dakwaan, tujuan besar pemberantasan korupsi akan tercapai,” katanya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor melalui putusan sela tertanggal 16 Agustus 2021 membatalkan dakwaan di Kejaksaan Agung terhadap 13 korporasi tertuduh korupsi, serta tersangka kasus dugaan korupsi di PT. Asabri (Persero). , Benny Tjocrosaputro dan kawan-kawan.

Dalam perkara ini, hakim memberikan pengecualian kepada 13 korporasi, mengingat dakwaan yang dibuat oleh jaksa terhadap 13 terdakwa yang menangani pengelolaan investasi dalam satu dakwaan akan kompleks, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tidak relevan secara bersama-sama.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Bima Suprayoga dalam konferensi pers virtual mengatakan, pihaknya pada Jumat (20/8) telah menyerahkan berkas kepada 13 perusahaan Manajer Investasi yang diduga melakukan korupsi. di PT Asabri (Persero) ke Pengadilan Tipikor, di Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Menurut dia, materi perkara dibagi menjadi 13 tersangka, yakni satu kasus dengan satu dakwaan.

Artikel sebelumyaDirgenpas Sebut 76 Teroris Terkutuk Sumpah Setia kepada Republik Indonesia
Artikel berikutnyaPPKM diperpanjang lagi di Kendari Sultra hingga 6 September 2021.