Beranda News Pemuda Muhammadiyah menyoroti pentingnya memahami hak-hak warga negara

Pemuda Muhammadiyah menyoroti pentingnya memahami hak-hak warga negara

“Kami mengimbau semua komponen untuk memahami dan mewujudkan hak-hak warga negara yang harus difasilitasi untuk menjaga persatuan,” kata Sunanto, Ketua Umum Karang Taruna Muhammadiyah, saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Karang Taruna Muhammadiya Sunanto menekankan pentingnya memahami dan mewujudkan hak setiap warga negara, termasuk kebebasan beragama yang diakui hukum.

“Kami mengimbau semua komponen untuk memahami dan mewujudkan hak-hak warga negara yang harus difasilitasi untuk menjaga persatuan,” kata Sunanto, Ketua Umum Karang Taruna Muhammadiyah, saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Dia mengumumkannya setelah organisasi lintas agama itu mengeluarkan pernyataan sikap bersama tentang kebebasan beragama dan beribadah. Pernyataan tersebut membahas masalah kebebasan beragama dan beribadah di beberapa wilayah di Indonesia.

Pertama, organisasi pemuda lintas agama meminta semua lembaga dan pemangku kepentingan pemerintah untuk menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Organisasi pemuda lintas agama meminta para pemimpin dan pegawai negeri sipil dari pusat hingga daerah untuk berdiri di atas semua golongan dan memajukan nilai-nilai etika politik nasional dan administrasi publik berdasarkan nilai dan moralitas Panchashila, UUD 1945 dan Bhinneka. Tunggal Ika.

Chuck Nanto, begitu ia biasa disapa, mengatakan pernyataan bersama itu meminta semua pihak untuk saling mendorong untuk menjunjung tinggi dan menjunjung tinggi semua keyakinan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Selain itu, kesembilan organisasi yang bergabung dan mengeluarkan pernyataan tersebut juga meminta masyarakat tidak terprovokasi oleh narasi negatif yang ingin memecah belah keutuhan dan persatuan bangsa.

Organisasi kepemudaan mendukung dan siap mengawasi segala upaya pendirian rumah ibadah di seluruh Indonesia berdasarkan aturan yang berlaku tanpa diskriminasi dan diskriminasi mengenai kebebasan beragama setiap warga negara.

“Salah satu kewajiban negara di bawah hukum adalah menjamin warganya beribadah sesuai dengan keyakinannya,” tegasnya.

Terakhir, meminta direksi dan anggota di seluruh Indonesia untuk memperkuat gerakan nilai-nilai moderasi beragama dan interaksi sosial antar suku, agama, dan golongan yang menganut prinsip toleransi, solidaritas, dan gotong royong.

Kesembilan organisasi pemuda lintas agama yang telah bergabung dan mengeluarkan pernyataan sikap antara lain Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Pusat Pemuda Katolik, Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Pemuda Hindu Indonesia, dan Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Matlaul Anwar. .

Disusul oleh Pengurus Pusat Generasi Muda Khonghucu, Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia, Pengurus Pusat Generasi Muda Buddhis, dan Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Kristen Indonesia.

Artikel sebelumyaMahfoud: Kasus dugaan korupsi Lucas Enembe mencapai ratusan miliar rupiah
Artikel berikutnyaGus Yahya mengenang Azumardi Azra sebagai pemilik semangat kebangsaan