Beranda News Pemprov Sumbar dan DPRD menyepakati tiga peraturan daerah.

Pemprov Sumbar dan DPRD menyepakati tiga peraturan daerah.

Alhamdulillah setelah proses panjang hari ini kita bisa sepakat bersama

Padang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan DPRD menyepakati tiga rancangan peraturan daerah yang akan menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna pada Selasa sore.

Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan dalam rapat paripurna di Padang, Selasa, tiga peraturan daerah yang disepakati adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.

Kemudian Perda Penghormatan dan Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas dan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

“Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang hari ini, kita bisa mencapai kesepakatan bersama,” ujarnya.

Dia mengatakan itu untuk 2021-2026. Raperda RPJMD semua fraksi menyatakan pendapat dan setuju, meski sejumlah catatan sudah disampaikan.

Sedangkan dua perda sebelumnya sudah dibahas dan penyempurnaan dilakukan oleh Komisi II dan Komisi IV DPWD Sumbar.

“Jadi, ketiganya sudah disepakati dan akan dikirim ke Kemendagri untuk diverifikasi,” katanya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengucapkan terima kasih kepada DPA Sumbar yang telah memberikan saran dan dukungan hingga finalisasi Peraturan Kanwil Perkeretaapian Rusia yang telah dikerjakan sejak Mei tahun lalu.

“Pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tertuang dalam peraturan daerah ini, yang memuat tujuh program yang akan dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara itu, Perda Penghormatan Hak Penyandang Disabilitas akan membantu penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Dengan adanya SK ini, semuanya akan lebih fokus dan terencana dengan baik,” ujarnya.

Demikian pula advokasi dan pemberdayaan nelayan Perda akan mampu mengoptimalkan pendapatan nelayan.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada 2018 potensi perikanan di Sumbar mencapai 560 ribu ton, namun yang diterima hanya 260 ribu ton.

“Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari keterbatasan pengetahuan nelayan, fasilitas, modal penangkapan, hingga perlunya dukungan pemerintah untuk mengoptimalkan kerja mereka di laut,” ujarnya lagi.

Artikel sebelumyaKejaksaan Agung Aceh Selidiki Korupsi Perolehan Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Miskin
Artikel berikutnyaPolres Jambi menggeledah dan menyita komputer Disdukcapil terkait kasus e-KTP