Beranda Warganet Pemkot Palu berjanji kepada Rusunava bahwa para penyintas tidak akan mendapat suaka

Pemkot Palu berjanji kepada Rusunava bahwa para penyintas tidak akan mendapat suaka

Rusunawa akan dibangun di Desa Petobo Kelurahan.

Palu (ANTARA) –

Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah berjanji akan memberikan dua unit rumah susun sewa (rusunawa) kepada para penyintas yang tidak ditempatkan sebagai penerima hunian tetap.
“Kami telah merencanakan pembangunan Rusunawa untuk warga yang tidak memenuhi kriteria, misalnya tidak memiliki sertifikat rumah atau berstatus kontrak, tetapi mereka adalah survivor dan warga Palu,” kata Wali Kota Palu Hadianto Rasid di Palu. Selasa.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah (Pemda) masih berupaya menyesuaikan agar tidak ada korban gempa yang belum terlayani, namun untuk saat ini pemerintah memprioritaskan warga yang benar-benar tuna wisma.
Dengan demikian, munculnya Peraturan Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2022 yang baru untuk menyelesaikan pemulihan dan rekonstruksi pascagempa, tsunami, dan likuifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi angin segar bagi penanggulangan bencana.

Dilaporkan sekitar 500 keluarga (KK) selamat yang tidak memenuhi kriteria suaka, sehingga keputusan diambil oleh pemerintah setempat, yaitu menyiapkan Rusunava.
“Rusunava akan dibangun di Desa Petobo khusus untuk mereka yang tidak memiliki rumah,” kata Hadianto.
Ia mengatakan, penyelesaian rehabilitasi dan pembangunan kembali di pemukiman ibu kota Sulteng saat ini difokuskan pada tiga kawasan pemukiman baru, yakni Desa Tondo atau Desa Penlock Tondo 2, Desa Thalise Penlock dan Desa Penlock Desa Petobo.
“Sebuah kawasan pemukiman baru di Petobo didedikasikan untuk para korban gempa dan likuifaksi di kawasan tersebut karena Petobo merupakan salah satu kawasan yang terdampak parah akibat peristiwa 28 September 2018,” kata Hadianto.

Wali Kota Palu Hadianto Rasid (kiri) berbincang dengan sejumlah wartawan soal percepatan pemulihan dan rekonstruksi pascabencana alam di Palu, Senin (26/9/2022). ANTARA/Moh Ridvan

Dikatakannya, di tiga daerah tersebut, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Daerah (BPPW) Sulawesi Tengah diberi tanggung jawab untuk melakukan pembangunan pihak ketiga dengan perkiraan jumlah penduduk lebih dari 1.000 unit.

PUPR memulai pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama di kawasan terpencil desa Talise dengan jumlah shelter yang dibangun sekitar 559 hunian di atas lahan seluas 46,83 hektar, dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, termasuk sarana kesehatan. untuk mendukung Puskesmas. .
“Kami meminta warga bersabar menunggu, kami berharap pembangunan rumah bisa selesai pada 2023. Tahun ini merupakan tahun keempat para penyintas tinggal di tempat penampungan sementara (huntar) dan tempat penampungan pengungsi,” kata Hadianto.

Artikel sebelumyaPertukaran pengalaman pemerintahan dalam rangka Hari Inovasi di Jakarta
Artikel berikutnyaMenurut BSSN, akan ada 1,6 miliar serangan siber pada tahun 2021.