Beranda Nusantara Pemerintah Kabupaten Bekasi mengatur perusahaan yang mencemari sungai

Pemerintah Kabupaten Bekasi mengatur perusahaan yang mencemari sungai

Kabupaten Bekasi (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berkomitmen mengawasi perusahaan yang mencemari sungai dengan melakukan inventarisasi legal terhadap perusahaan yang membuang limbah industri ke sungai berdasarkan izinnya.

Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, berdasarkan rapat koordinasi tindak lanjut pencemaran Sungai Chilemahabang, diketahui sebagian besar perusahaan yang membuang sampah ke sungai di Kabupaten Bekasi tidak memiliki izin.

“Berdasarkan hasil penyelidikan kami, hanya 13 perusahaan yang memiliki izin. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki izin. Kemudian yang memiliki izin tidak serta merta membuangnya sesuai standar kualitas. Jadi itu perlu ditangani,” kata Dani dari Chikaranga. Kabupaten Bekasi, Jumat.

Pemerintah Kabupaten Bekasi telah memutuskan untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi pencemaran limbah yang dapat sangat merusak ketahanan alam, terutama ekosistem di sepanjang sungai.

Salah satunya adalah pemeriksaan laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran pencemaran sungai oleh limbah. Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan dapat diperingatkan hingga tiga kali, yang dapat menyebabkan tindak pidana dan pencabutan izin usaha.

“Untuk perusahaan berizin, sanksinya bersifat korektif, jadi diterapkan level demi level. Tetapi mereka yang tidak memiliki lisensi khan jumlahnya lebih banyak, menurut perwakilan kejaksaan, katanya bisa langsung dihukum, istilah hukumnya premium. Ini yang akan kita coba lakukan,” ujarnya.

Dani mengatakan, sampel air dari sungai yang tercemar itu diambil dan kini sedang diuji di laboratorium. “Hasilnya diumumkan pada 8 Oktober. Kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, di antara perusahaan yang mencemari lingkungan dan tidak memiliki izin, perusahaan kecil yang bergerak di bidang pengolahan sampah mendominasi, hanya sisanya yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan dan izin.

Dalam usaha kecil ini, kata dia, tidak banyak sampah yang dibuang ke sungai seperti di perusahaan besar, tetapi jumlah pengusahanya banyak sehingga turut berperan dalam pencemaran lingkungan.

Pemerintah daerah terlebih dahulu mencari perusahaan yang paling banyak mencemari, baik dari segi tingkat polusi maupun intensitas polusi. Metode kontrol ini diterapkan sebelum memperoleh hasil uji laboratorium untuk perusahaan besar.

“Karena ada bukti pembuangan sampah tanpa izin, itu yang pertama kami kerjakan. Saya mohon pengertiannya untuk mengedukasi masyarakat jika misalnya kita mengerjakan sampah yang tidak berizin sambil menunggu hasil laboratorium. jangan,” ujarnya.

Dani mengatakan, perusahaan yang tidak memiliki izin pembuangan antara lain mendaur ulang tong bekas, yang dicuci lalu dibuang ke sungai, limbah rumah tangga, dan kilang.

Secara keseluruhan, pencemaran Sungai Chilemahabang terjadi dari enam lokasi, antara lain Cicada, Serangbaru dan Kalimalang. Di semua segmen tersebut, terdapat industri yang diyakini berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan.

“Jadi ada keterkaitannya agar hasil laboratorium bisa diketahui. Ada perusahaan yang tidak memiliki izin pembuangan limbah, dan ada perusahaan yang memiliki izin, yang juga tidak berarti limbah dibuang sesuai aturan. dengan standar kualitas. Sedang dilacak,” ujarnya.

“Sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup secara rasional akan diterapkan kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan tersebut. Saya koordinasikan tindakan dengan perwakilan aparat penegak hukum,” kata Dani.

Artikel sebelumyaBadai tersebut merusak tiga rumah dan sebuah sekolah di Meulabo, Aceh Barat.
Artikel berikutnyaKudeta Jawa Timur di Klasemen Wushu