Beranda Warganet Pemerintah berupaya mendaftarkan seluruh penerima bansos di DTC.

Pemerintah berupaya mendaftarkan seluruh penerima bansos di DTC.

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mewajibkan seluruh penerima bantuan sosial (bansos) terdaftar dalam Data Jaminan Sosial Terpadu (DTKS), termasuk data warga yang terdampak pandemi COVID-19.

Tubagus Ahmad Chusni, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), mengatakan pandemi COVID-19 membuat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang semula tidak terdaftar di DTKS akhirnya membutuhkan perlindungan negara. .

“Tahun lalu kami berdiskusi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), bahkan dengan Menko sendiri, KPK juga menyadari bahwa DTKS tidak termasuk teman-teman yang terkena dampak pandemi,” kata Tubagus dalam dialog online yang dipantau di Jakarta. di hari Rabu.

Untuk itu, Tubagus mengatakan, jika ada KPM yang terdampak pandemi yang belum terdaftar di DTKS, maka akan diberikan bantuan dan tercatat, kemudian otomatis pemerintah akan memperbaiki kembali data tersebut.

“Karena kami menjalankan DTKS, dengan kata lain, pencatatan sosial. Semua orang, bahkan sebagian besar di Indonesia, akan mendaftar tergantung jenis programnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika pandemi COVID-19 di Indonesia berakhir, KPM tetap akan terdaftar di daftar sosial. Namun, mereka tidak menerima bantuan sosial yang diperuntukkan bagi penerima KPM reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako.

Selain itu, saat ini pihaknya juga menunggu bantuan dana dari pemerintah daerah untuk membantu KPM yang belum termasuk dalam jumlah penerima bansos.

“Kami berharap jika ada pemerintah daerah yang bisa memberikan bantuan sosial, setelah dilakukan reorientasi, bisa termasuk teman-teman yang belum terdaftar,” ujarnya.

Artikel sebelumyaYusuf Kalla sambut peserta 75.000 vaksin Gebar
Artikel berikutnyaBontang Sumbang Kasus COVID-19 Terbanyak Di Kaltim