Beranda News Para ulama sepakat dengan penghapusan pasal partai politik lokal Papua.

Para ulama sepakat dengan penghapusan pasal partai politik lokal Papua.

Jakarta (ANTARA) – Akademisi Universitas Senderavasih (Unsen) Marinus Yaung menyepakati penghapusan aturan partai politik lokal dalam Pasal 28 perubahan kedua Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

“Saya kira ini wajar karena pasal tersebut memiliki beberapa penafsiran,” kata Marinus saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menghapus ayat (1) dan (2) Pasal 28 tentang partai politik lokal.

Ayat (1) Pasal 28 UU Otsus Papua menyatakan bahwa penduduk provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Kemudian pada ayat (2) mengatur tentang tata cara pembentukan partai politik dan mengikuti pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Marinus, politisi lokal Papua menafsirkan Pasal 28 Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebagai jaminan bahwa mereka (elit politik lokal) akan mendapatkan kursi di posisi politik di pemerintahan.

Namun dalam praktiknya, mendapatkan posisi tersebut tidaklah mudah, lanjut Marinus. Hal ini menyebabkan elit politik lokal di Papua tidak dapat memperoleh kursi kekuasaan dengan mengandalkan partai lokal.

Kemunduran ini mendorong elit politik lokal untuk mengajukan tuntutan berdasarkan interpretasi mereka terhadap pasal 28 UU Otsus Papua, tambah Marinus.

“Memang artikel ini sering menimbulkan masalah di lapangan,” kata seorang profesor di Universitas Chenderavasih.

Selain itu, ayat (3) Pasal 28 UU Otsus Papua menyebutkan bahwa rekrutmen politik partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan penekanan pada orang asli Papua, dan paragraf terakhir yaitu ayat (4), menyatakan bahwa partai politik harus meminta pertimbangan MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik masing-masing partai.

Pencabutan ayat (1) dan (2) Pasal 28 perubahan kedua UU Otsus Papua juga didasarkan pada putusan MK no. 41/PUU-XVII/2019 tentang Pembentukan Partai Daerah di Provinsi Papua.

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan mosi pencabutan ayat (1) dan (2) Pasal 28 UU Otsus Papua.

Di sisi lain, Marinus berpendapat bahwa pencabutan ayat (1) dan ayat (2) dalam pasal tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan pihak lokal oleh orang-orang yang mengancam kedaulatan negara.

“Ini (penyalahgunaan partai lokal) dapat mengganggu kepentingan negara di Papua, oleh karena itu pasal dalam undang-undang tentang pembentukan partai politik lokal Papua telah dibatalkan,” jelas Marinus.

Selain itu, Marinus juga mempertanyakan lemahnya kerangka hukum pada ayat (1) dan (2) Pasal 28 UU Otsus Papua. Tidak seperti Aceh, di mana Perjanjian Helsinki 2005 menjadi dasar pembentukan partai politik lokal, Papua tidak memiliki dasar hukum seperti itu dan bergantung pada aturan nasional yang ditetapkan oleh negara.

Bahkan ketika diterapkan, menurut Marinus, ayat (1) dan (2) dalam Pasal 28 UU Otsus Papua tidak efektif dalam meningkatkan keterwakilan masyarakat adat Papua (OAP) di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Hal ini terlihat pada dominasi politisi non-Papua di beberapa daerah, seperti Kota Jayapura dengan 40 kursi, 13 dari AOA, Kabupaten Jayapura dengan 25 kursi diisi 7 AOA, Kabupaten Keer dengan 23 kursi dengan 7 kursi. AOA) dan Kabupaten Merauke dengan 25.30 kursi diisi 3 OAP.

“Alih-alih memberi harapan, itu harus dibatalkan,” tambah Marinus.

Marinus menambahkan, perubahan nomenklatur dari DPRD menjadi DPRK dan penambahan unsur keanggotaan DPRK dari OAP merupakan solusi yang diajukan pemerintah untuk memastikan keterwakilan OAP di jajaran pemerintahan setelah dua alinea dicabut.

Dengan demikian, meski pemerintah merevisi Pasal 28 UU Otsus Papua dan menghapus dua ayat tentang partai politik lokal, aspirasi dan partisipasi OAP tetap dapat diwujudkan melalui keterwakilan yang terjamin di DPRK. Keanggotaan OAP, yang akan bergabung dengan barisan, menyumbang seperempat dari total DPRK yang dipilih dalam pemilihan umum, dengan setidaknya 30 persen perempuan OAP.

Artikel sebelumyaKemarin, solusi untuk masalah perilaku koruptor adalah para napi pergi ke Nusakambangan.
Artikel berikutnyaKemarin, untuk mencegah korupsi, PPKM Otonomi Khusus Papua untuk Keadaan Darurat dilanjutkan