Beranda Nusantara Pakis Bali menuntut sistem pengelolaan sampah yang baik di setiap desa

Pakis Bali menuntut sistem pengelolaan sampah yang baik di setiap desa

dimulai dengan kesadaran umum untuk mulai memilah, mendaur ulang sampah yang dihasilkan

Denpasar (ANTARA) – Manggala Utama (Ketua) Paiketan Krama Istrii (Pakis) Provinsi Bali Putri Suastini Koster menyerukan sistem pengelolaan sampah yang tepat bagi desa-desa di Pulau Dewata agar tidak ada lagi sampah di kemudian hari. poligon beban.

“Sistem yang berjalan selama ini hanya terbalik sehingga menjadi bom waktu bagi kita semua dan terbukti ada tumpukan sampah di TPA Suwung,” kata Putri Koster yang juga istri. Gubernur Bali, Denpasar. , Rabu.

Hal ini disampaikan Putri Coster saat membuka webinar bertajuk “Peran Kesopanan Istri dalam Pengelolaan Sampah di Sirkuit Utama Mandala Pura/Pamerajan (Parahyangan)”.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bali, rata-rata timbulan sampah di Bali adalah 4.281 ton per hari atau 1.562.565 ton per tahun.

Dari 4.281 ton sampah yang dihasilkan per hari, 1.178,13 ton (27,52 persen) sampah tidak terkelola dan 3.102,87 ton sampah terkelola (72,48 persen) yang diolah.

“Untuk itu perlu dibuat sistem atau model yang dimulai dengan pemahaman bersama untuk memulai pemilahan dan daur ulang sampah yang dihasilkan langsung dari sumbernya, baik itu rumah tangga, pasar atau lainnya,” ujarnya.

Menurut Putri Koster, sistem pengelolaan sampah di setiap desa sejalan dengan inovasi, ide dan kondisi masing-masing desa di bawah kepemimpinan kepala desa. Dengan demikian, sebaiknya sampah masuk ke desa melalui sistem dan skema yang disepakati atau diatur dalam aviga desa.

Ia menambahkan, kehadiran warga Pakistan (perempuan adat) yang tinggal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Bali dapat berperan nyata dalam meningkatkan kesadaran, mengedukasi dan mensosialisasikan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang dilakukan di desa-desa.

Putri Coster mengatakan terkait pengelolaan sampah, Gubernur Bali telah mengeluarkan sejumlah regulasi, di antaranya Pergub 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pergub 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. di desa/kelurahan dan desa adat.

Pakis tidak hanya menjadi contoh, tetapi juga mengingatkan dan mendorong masyarakat bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama.

“Sampah yang dihasilkan di desa mengendap di desa, jadi desa saya bersih tanpa mencemari desa lain. Kita akan memperkuat kemandirian kita dalam pengelolaan sampah,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, beliau juga mengingatkan pentingnya menjaga kemurnian dan kesucian candi. Salah satunya adalah tidak mengotori candi dengan sampah yang kita hasilkan dari banten atau upakara yang kita buat, baik berupa sampian, kananga maupun bunga.

Masyarakat diminta tidak membuang sampah di areal utama Mandala Pura atau Parahyangan, melainkan sampah yang dihasilkan dikembalikan ke rumah-rumah kemudian dikelola sesuai sistem dan pola pengelolaan yang ada di masing-masing desa.

Hal ini bisa dimulai dengan memusnahkan tong-tong sampah di bagian utama Mandala Pura atau Parahyangan agar sampah-sampah tersebut tidak mencemari kawasan keramat.

Webinar yang dihadiri lebih dari 600 peserta ini juga menghadirkan dua pakar lainnya, yaitu Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Teja dan Desa Adat Besakih Bendesa Jro Mangku Vidiartha.

Artikel sebelumyaKLHK mengharapkan sektor kehutanan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca
Artikel berikutnyaPemprov Kaltim menunggu dana yang signifikan untuk mengurangi emisi karbon