Beranda News Padang menanggapi peringatan dari Kementerian Dalam Negeri untuk membayar tunjangan kepada tenaga...

Padang menanggapi peringatan dari Kementerian Dalam Negeri untuk membayar tunjangan kepada tenaga kesehatan.

Padang (ANTARA) – Pemerintah Kota Padang menanggapi peringatan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian kepada Wali Kota Padang Hendri Septa terkait pemberian insentif bagi tenaga kesehatan di kota tersebut.

“Insentif tenaga kesehatan hingga Juli 2021 di Kota Padang dibayarkan sebesar Rp 20,83 miliar atau sekitar 40,88 persen. Termasuk insentif bagi tenaga kesehatan di RS Dr Rasidin Padang,” kata Kepala Departemen Protokol dan Komunikasi Sini, Perdana Menteri Pemerintah Kota Padang Amrizal Renganis. Lapangan, Selasa.

Oleh karena itu, kata dia, tidak benar Pemkot Padang tidak memberikan tunjangan kepada tenaga medis terkait penanganan Covid-19.

Ia melaporkan, pelaksanaan pembayaran insentif 50%, seperti yang dipersyaratkan dalam surat Menteri Dalam Negeri, belum tercapai karena beberapa alasan.

Pertama, skema insentif tenaga kesehatan FY2021 berbeda dengan skema FY2020 karena penyedia layanan kesehatan yang tidak merawat pasien dengan hasil positif yang dikonfirmasi tidak menerima insentif.

“Kemudian jumlah pasien yang dirawat di beberapa Pusquesmas dan RSUD Dr Rashidin Padang pada awal trisemester I tahun anggaran 2021 masih sedikit, sehingga tunjangan belum bisa dibayarkan,” ujarnya.

“Ketiga, tidak semua tenaga kesehatan mendapat insentif penuh dalam waktu satu bulan, tetapi disesuaikan dengan jumlah kasus yang dirawat atau jumlah hari petugas kesehatan memberikan pelayanan langsung kepada pasien, ini sesuai aturan,” lanjutnya.

Menurut Amrizal, Wali Kota Padang Hendri Septa menanggapi surat Menteri Dalam Negeri yang menanyakan tunjangan yang belum dibayarkan.

Tanggapan Wali Kota Padang mengatakan bahwa pelaksanaan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan ini belum tercapai karena faktor-faktor tersebut.

Dia menambahkan, Pemkot Padang telah melakukan reorientasi anggaran 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memerangi COVID-19 di bidang kesehatan, senilai Rp 83,58 miliar. Salah satu alokasi ditujukan untuk membayar tunjangan kepada tenaga kesehatan daerah untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rs 50,9 miliar.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Carnavian menegur 10 bupati/walikota karena tidak membayar tunjangan kepada tenaga kesehatan.

Staf Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga dalam keterangannya melalui email di Jakarta, Selasa mengatakan, penerapan Sistem Biaya Insentif Daerah Tenaga Kesehatan (Innakesda) menjadi fokus proses pemantauan Menteri Dalam Negeri Tito. pelaksanaan belanja APBD.

“Kebijakan reorientasi APBD 2021 menyatakan bahwa 8 persen dari total alokasi (DAU) dan DBH (dana bagi hasil) untuk tahun anggaran 2021 didedikasikan untuk memerangi COVID-19, termasuk pembayaran tunjangan bagi tenaga kesehatan daerah,” katanya. dikatakan. dikatakan.

Artinya, lanjut Kastorius, ketersediaan dana untuk Innakesda harus terjamin. Namun, menurut hasil pemantauan rutin Kementerian Dalam Negeri yang datanya diverifikasi dengan data Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan, masih banyak daerah yang belum membayar innakesda.

Bahkan, lanjutnya, di beberapa daerah, termasuk PPKM Level 4 yang penyebaran COVID-19 berada di zona merah, insentif bagi tenaga kesehatan belum dilaksanakan oleh kepala daerah.

10 kepala daerah yang mendapat teguran: Walikota Padang, Bupati Nabire, Walikota Bandar Lampung, Bupati Madioun, Walikota Pontianak, Bupati Penajem Paser Utara, Bupati Gianyar, Walikota Langsa. , Walikota Prabumulikh dan Bupati Pasera.

Dalam surat peringatan yang ditembuskan ke presiden, Mendagri meminta kepala daerah segera membayar innakesda.

Artikel sebelumyaKA-PDP menyerukan pentingnya otoritas perlindungan data yang independen
Artikel berikutnyaBNPT: Siswa Harus Tahu Tentang Kelompok Pemecah Bangsa