Beranda News Ombudsman Sumbar Sebut Kekosongan Vaksin Bisa Ganggu Pelayanan Pemerintah

Ombudsman Sumbar Sebut Kekosongan Vaksin Bisa Ganggu Pelayanan Pemerintah

…… status saat ini, kekurangan vaksin

Padang (ANTARA) – Perwakilan Ombudsman RI di Sumbar, Sumbar, memperkirakan minimnya logistik vaksin COVID-19 di Sumbar bisa mengganggu pelayanan pemerintah di daerah ini.

“Orang-orang yang memiliki akses ke layanan pemerintah harus divaksinasi. Namun, saat ini ada kursi kosong untuk vaksin,” kata Ombudsman Sumbar Yefri Heriani di Padang, Senin.

Menurutnya, sesuai dengan ayat 4 Pasal 13 A disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai target penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19, sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ), dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, pelayanan sosial, penundaan atau penghentian pemberian pelayanan administrasi publik dan/atau denda.

“Artikel ini digunakan oleh penyedia layanan pemerintah untuk menghubungkan pemberian layanan pemerintah dengan vaksinasi, dan implementasinya mungkin tidak memadai karena tidak semua orang yang ditugaskan dapat menerima vaksin karena kondisi yang berbeda,” kata Yefri.

Younesa Rahman, Asisten Ombudsman Sumbar Bidang Pencegahan Mismanagement, mengatakan vaksinasi hanya boleh dilakukan di fasilitas kesehatan dan bukan di lokasi yang bisa menyebarkan COVID-19 atau sekadar penantang Petugas Humas Menjadi Lensa Kamera.

Ia menilai pemerintah daerah tidak mengizinkan kegiatan vaksinasi massal secara langsung bagi lembaga/badan ekonomi yang diatur dalam Perpres tersebut.

“Perlu perencanaan yang komprehensif, ketersediaan fasilitas kesehatan, logistik pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan sebagainya harus dipikirkan matang-matang agar vaksinasi tidak merugikan masyarakat yang memiliki akses pelayanan publik lainnya,” ujarnya.

Ombudsman juga mendorong masyarakat memiliki kesempatan untuk mengajukan pengaduan atau pengaduan terkait penyimpangan pelayanan publik terkait vaksinasi,

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui berbagai saluran: telepon dan WhatsApp di 08119553737 atau Complaint.sumbar@ombudsman.go.id.

Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi meminta pemerintah pusat mendukung tambahan 800.000 dosis vaksin dalam rapat koordinasi virtual dengan Menteri Koordinator Perekonomian Ayrlang Hartarto.

“Sumatera Barat telah menawarkan tambahan 800.000 dosis vaksin. Sekarang 30,7 ribu dosis telah dilakukan. Kami berharap dapat mendukung kebutuhan vaksin yang tersisa di Sumbar,” ujarnya.

Gubernur mengatakan antusiasme masyarakat untuk vaksinasi meningkat secara signifikan sementara vaksin rendah bahkan sebelum kosong.

“Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah pusat untuk meningkatkan ketersediaan vaksin di Sumbar agar kekebalan kolektif bisa dicapai,” ujarnya.

Artikel sebelumyaPartai Aceh Pecat Mantan Ketua DPRA dari Kepemimpinan
Artikel berikutnyaPDIP Melaporkan Rusaknya Beberapa Baliho Pointe Maharani di Surabaya