Beranda Warganet Nadiy berencana mengubah 600.000 guru honorer menjadi kotak P3K

Nadiy berencana mengubah 600.000 guru honorer menjadi kotak P3K

Pontianak (ANTARA) – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiy Anwar Makarim menggarisbawahi komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan guru, termasuk menargetkan 600.000 guru honorer bekerja sebagai tenaga ambulans pada 2023.

“Kami juga berharap pada tahun 2023 seluruh guru honorer sudah bisa langsung menjadi pegawai negeri sipil aparatur sipil negara kontrak kerja (AGN PPPC). yang siap mendukung, maka kami menerima sekitar 319.000 formasi,” kata Nadiy saat melakukan kunjungan kerja ke Sanggau, Kalbar, Selasa.

Untuk itu, ia berharap tahun depan ada sekitar 600.000 guru honorer yang menjadi pendaftaran terbesar sepanjang sejarah ATC. Hal ini akan terus kami lakukan hingga kebutuhan guru di Indonesia dapat terpenuhi.

Namun, Nadiy juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk mengajukan usulan formasi tersebut.

“Guru honorer itu akan menjadi PPPC ASN, jika pemerintah daerah (Pemda) mengizinkan pembentukan proposal dari daerah,” ujarnya.

Untuk itu, Kemendikbud terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) agar ASN PPPK bisa menjadi guru honorer, jelas Mendikbud.

Hingga saat ini, Kemendikbud, menurut Nadiy, terus ngotot mengubah aturan seleksi guru ASN PPPC. Hal ini sebagai upaya untuk memperhitungkan kontribusi guru honorer agar dapat mewakili pilihan yang semakin adil.

“Sekarang kami memprioritaskan guru honorer sekolah negeri yang seharusnya ditempatkan di sekolah tempat mereka bekerja selama ini,” ujarnya.

Sebelumnya, menanggapi isu PPPK di Kota Pontianak, Wali Kota Pontianak Edy Rusdi Kamtono mengatakan, salah satu penyebab kekurangan guru di daerahnya adalah guru yang pensiun setiap tahun. Oleh karena itu, Pemkot Pontianak mengambil beberapa langkah strategis.

“Tahun ini kami telah merekrut 456 PPPC, selain itu ada pekerja yang kami rekrut dengan gaji dari Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) sebesar Upah Minimum Regional (UMR) yaitu Rp 2.750.000 per bulan, ” kata Edi.

Pada saat yang sama, Nunook Suryani, Pj Dirjen Dinas Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK), menambahkan diusulkan untuk membentuk ASN PPPC bagi tenaga kependidikan untuk 2023.

“Tahun depan kami mencoba mengusulkan pembentukan ASN PPPC untuk tenaga pengajar. Setelah disepakati dengan Kemenpan RB, tenaga pengajar yang dapat ditawarkan adalah mereka yang memiliki jabatan fungsional seperti pustakawan, laporan, kepala laboratorium. kata Nunuk Suryani.

Artikel sebelumyaPetugas masih membersihkan material sisa angin kencang di Sidoarjo.
Artikel berikutnyaRatusan dokter di Chianjur mendonor darah dalam rangka HUT IDI