Beranda Hukum Mukomuko bekerja sama dengan LBH dalam gugatan dari mantan kepala desa

Mukomuko bekerja sama dengan LBH dalam gugatan dari mantan kepala desa

Menghadapi PTUN dua mantan kepala desa itu, pemerintah setempat menyerahkannya kepada LBH Bhakti Alumni Unib.

Mukomuko (ANTARA) –

Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu bermitra dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Alumni Bhakti Bengkulu dalam gugatan yang diajukan dua mantan kepala desa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas pemberhentian mereka dari jabatan kepala desa.
“Menghadapi PTUN dua mantan kepala desa itu, pemerintah setempat menyerahkannya kepada LBH Bhakti Alumni Unib. Agenda saat ini adalah penyerahan alat bukti kepada majelis hakim,” kata Kepala Bagian Hukum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Mukomuko M Arpi dalam keterangannya di Mukomuko, Jumat.
Bupati Mukomuko Sapuan mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dua kepala desa, karena salah satu kesalahan mereka diduga melanggar kode etik sebagai perangkat perangkat desa dan tidak menunjukkan netralitas dalam pemilihan kepala daerah.
Dua kepala desa yang diberhentikan, yakni Lurah Pondok Baru, Kecamatan Selagan Raya, Suswandi, dan Lurah Selagan Jaya, Kecamatan Mukomuko Sumanto.
Ia mengatakan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut detail gugatan dari pihak penggugat. Sejumlah dokumen pendamping dan pendukung saat ini sedang disiapkan.
Selain itu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah dokumen pendukung dan pendukung untuk membantah gugatan penggugat.
“Yang jelas kami “menemani” dan mengisi dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pengacara. Sejumlah dokumen untuk membantah para penggugat, yang akan kami lewati melalui kuasa hukum, harus diserahkan kepada majelis hakim PTUN Bengkulu,” ulangnya.
Sementara itu, gugatan terhadap bupati setempat diajukan oleh dua mantan kepala desa di PTUN Benkulu, dengan perkara Susvandi terdaftar di bawah 77/G/2021/PTUN.BKL dan kasus Sumanto di bawah 78/G/2021/PTUN. BKL.
Terdakwa dalam kasus ini adalah Bupati Mukomuko. Dikenal dan terlihat di sipp.ptun-benngkulu.go.id. kedua gugatan tersebut sama, dimana Presiden dan Majelis Hakim PN Bengkul diminta untuk menunda sengketa tersebut sampai putusan perkara tersebut menjadi tetap.

Artikel sebelumyaPengamat: Digitalisasi pemilu bisa dilakukan di beberapa daerah.
Artikel berikutnyaKomandan memberikan instruksi kepada tentara di Bali sebelum pensiun