Beranda News Moeldoko mengatakan, kepemimpinan sipil harus tetap menghormati institusi lain.

Moeldoko mengatakan, kepemimpinan sipil harus tetap menghormati institusi lain.

Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan superioritas sipil tetap harus menghormati institusi lain, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon yang menyebut TNI sebagai komplotan dalam pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pada 5 September 2022. ) Jenderal Dudung Abdurakhman, yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut dan melaporkan bahwa ada masalah ketidakharmonisan di lingkungan TNI.

“Nah, bagaimana jika superioritas sipil tidak menghargai institusi lain? Ini masih benar, jadi intinya kita saling menghormati institusi masing-masing, tidak perlu membahas sipil-militer, ini bukan era lagi,” kata Moeldoko di konferensi presiden. Istana di Jakarta, Senin.

Effendi Simbolon sendiri meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Effendi mengatakan, permintaan maaf itu ditujukan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas dan yang sudah pensiun, mulai dari tamtama, bintara hingga perwira, termasuk pihak lain yang tidak suka dengan kata-kata tersebut.

“Kami telah menempatkan tentara pada posisi yang saya pikir benar ketika saya menjadi komandan VSI. Jadi yang sebenarnya dibutuhkan bukanlah perdebatan antara sipil dan militer, tetapi bagaimana institusi saling menghormati. intinya,” tambah Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu menilai pernyataan Effendi Simbolon sebagai reaksi spontan.

“Itu reaksi spontan begitu Pak Effendi Simbolon (permintaan maaf) luluh semua,” kata Moeldoko.

Usai kejadian itu, Dewan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD) akan memanggil Effendi Simbolon. MKD akan terlebih dahulu memanggil pemohon Effendi Simbolon ke MKD yaitu pemohon pertama yang merupakan orang perseorangan dan pemohon kedua atas nama Pemuda Panca Marga.

MKD juga berencana akan memanggil Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurahman untuk meminta klarifikasi terkait videonya yang memerintahkan prajurit TNI untuk mengkritik pernyataan Effendi Simbolon.

Artikel sebelumyaUndang 25 Dubes, MPR RI Inisiasi Forum MPR Dunia
Artikel berikutnyaDapat Laporan Air Bermasalah, Langsa, DPRK Pertimbangkan PDAM Tirta Keumieneng